Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Nasional

Hasto Kristiyanto Sebut PDIP Mungkin Tutup Pintu Koalisi dengan 2 Partai Ini, Singgung Kamuflase

Hasto Kristiyanto menyebut kemungkinan tak akan ada kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hasto mengungkapkan betapa sulitnya PDIP jika bekerja sama dengan PKS dan Demokrat. 

TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bicara terkait peluang koalisi partai politiknya di Pemilu 2024.

Hasto Kristiyanto memastikan tak akan ada kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di Pemilu 2024.

Menurut Hasto Kristiyanto, PDI Perjuangan sudah menutup pintu kerja sama dengan PKS.

"Ya kalau dengan PKS tidak (peluang bekerja sama)," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Pidato Megawati di Rakernas PDIP Disorot, Tukang Bakso Jadi Trending Topik di Twitter

Ditanta soal alasan ogah koalisi dengan PKS, Hasto enggan membeberkan alasannya.

Pun demikian soal kemungkinan koalisi dengan Demokrat pun, Hasto juga menyebut sulit untuk mewujudkannya.

Ia PUN mengakui sulit untuk bekerja sama dengan Demokrat.

Hasto sudah membuktikan, dinamika politik menunjukkan sulitnya kerjasama dengan Demokrat diwujudkan.

Baca juga: Soal Kandidat Capres, PDIP, Hasto : Tak Mencari yang Elektoral Tinggi dan Pencitraan Semu

"Kalau saya pribadi sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto.

Hasto menambahkan, mengenai kerjasama politik PDI Perjuangan akan melihat bagaimana emosional para pendukung partai.

Pasalnya menurut Hasto, pendukung PDI Perjuangan adalah rakyat kecil yang lebih suka apa adanya dan tidak suka dengan adanya kamuflase politik.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," pungkas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020). ((KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D))

Partai Lain Sudah Bahas Koalisi, Megawati Gerah

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengomentari soal tren sejumlah partai politik yang mengumumkan koalisi, padahal Pemilu 2024 masih dua tahun lagi.

Megawati pun secara tegas memberikan kritikan terkait adanya koalisi yang beberapa dilakukan oleh sejumlah partai politik (parpol).

Kritikan ini dilemparkan Megawati saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021-2022.

Menurut Megawati,  seharusnya di sistem pemerintahan serta ketatanegaraan Indonesia tidak ada bentuk koalisi.

Baca juga: Gibran Akui Ada Saran dari Megawati-Puan Lanjutkan Karir Politik ke Daerah Lain 

Dirinya pun menegaskan prinsip kenegaraan dalam Rakernas PDIP, di mana sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial bukan parlementer.

"Akibatnya saya kan suka bingung kok bilang koalisi, tidak ada koalisi, tidak ada, kalau kerjasama yes," ujarnya dalam Rakernas PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

"Ini ketatanegaraan kita lho, ini ketatanegaraan kita, ini ketatanegaraan kita tau nggak," teragnya kembali.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. (TribunSolo.com / Istimewa)

Tak cukup sampai di situ, Presiden Republik Indonesia (RI) ke-5 ini juga mengingatkan para kader PDIP untuk tak membahas soal koalisi di tubuh partai.

Baca juga: Megawati Minta Kader PDIP yang Berbuat Manuver atau Main Dua Kaki Segera Keluar: Daripada Saya Pecat

"Kalau masih ada yang ngomong di PDIP urusan koalisi, out! Berarti nggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," ujarnya tegas.

Megawati mengatakan, apa yang dirinya katakan adalah sebuah kritik yang membangun, dan memiliki dasarnya.

"Jangan lagi saya digoreng-goreng, ini pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, saya sudah nggak tahan ini kok jadi begini, ngomong enak koalisi, piye to yo karepe (bagaimana maksudnya)," lanjutnya.

(*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved