Viral

Penyebab WhatsApp, Instagram dan Facebook Terancam Diblokir Kemkominfo, Ternyata Belum Penuhi Aturan

Kabar Facebook, WhatsApp dan Instagram disebut masuk dalam daftar pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) jadi viral.

Kolase SURYAMALANG
Ilustrasi Facebook, WhatsApp dan Instagram. 

TRIBUNSOLO.COM - Kabar terkait platform media sosial Facebook, WhatsApp dan Instagram disebut masuk dalam daftar pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), viral di media sosial.

Beredarnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 3 Tahun 2022 mengenai tanggal efektif pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat yang diterbitkan 14 Juni 2022, menjadi perhatian masyarakat pengguna WahatsApp dan dua aplikasi lainnya.

Baca juga: Facebook, WhatsApp dan Google Terancam Diblokir di Indonesia Lantaran Belum Daftar di Sistem Kominfo

Penyelenggara Sistem Elektronik atau (PSE) dalam surat edaran tersebut merupakan perusahan internet dan aplikasi digital yang menghadirkan layanan dengan kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.

Sebagai informasi, Facebook, WhatsApp dan Instagram termasuk ke dalam PSE asing yang diwajibkan untuk mendaftar izin di Indonesia.

Ketiga perusahaan tersebut termasuk layanan yang mengumpulkan, mengolah dan menghadirkan informasi berbasis elektronik.

Dilansir dari TribunNews, Terkait kabar ini Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan, perusahaan internet dan aplikasi ini wajib mendaftarkan layanan mereka melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko.

“Para perusahaan internet dan aplikasi ini wajib melakukan pendaftaran, dan apabila tidak mendaftar maka akan dilakukan pemblokiran,” ujar Dedy saat dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Adul Nikah Lagi, Sang Istri Dikenalnya via Facebook, Tangisnya Pecah saat Resepsi

Dedy juga menjelaskan, bila tidak memiliki sistem pendaftaran maka PSE ini akan beroperasi di Indonesia tanpa adanya pengawasan.

“Kemudian juga PSE ini tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya pencatatan, dan lainnya,” kata Dedy.

Ia juga mengatakan, baik PSE asing dan domestik yang tidak mendaftar akan terkena blokir.

Namun, Kemkominfo terbuka untuk menormalisasi akses layanan apabila terblokir dengan memenuhi syarat yang diminta.

Beberapa PSE lingkup privat yang belum mendaftar saat ini, lanjut Dedy, sedang dalam proses menyiapkan pendaftaran. 

Kominfo tetap menjalin komunikasi dengan nama-nama perusahaan tadi, membantu mereka untuk bisa mematuhi peraturan di Indonesia.

(TribunNews)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved