Berita Nasional
Daftar Nama yang Berpotensi Gantikan Tjahjo Kumolo Jadi Menpan RB Versi Pengamat: Ada Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap punya kapasitas menjadi MenpanRB. Ini alasan pengamat politik Herry Mendrofa.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM-- Sampai kini siapakah pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan/RB) memang belum terang benderang.
Namun, sudah muncul beberapa nama yang diprediksi berpeluang menggantikan Tahjo Kumolo.
Soal prediksi siapa yang gantikan Tjahjo Kumolo ini turut disampaikan pengamat sosial politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa.
Diberitakan, Tjahlo Kumolo telah wafat pada Jum'at (1/7/2022) lalu, setelah menjalani perawatan intensif selama dua pekan di RS Abdil Waluyo, Menteng, Jakarta.
Baca juga: Sosok Ini Disebut Orang yang Tepat Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB, Sama-sama Loyalis PDIP
“Tentunya pasti pengganti Menpan-RB almarhum Tjahjo Kumolo akan berasal dari kader PDIP ya, itu sudah pasti,” kata Herry Mendrofa, Sabtu (2/6/2022), dikutip dari Tribun.
Ia mengatakan, saat ini ada empat kader PDI Perjuangan yang dinilai berpeluang menempati posisi Menpan-RB.
Empat orang itu antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ia pun lantas mengungkapkan alasan dirinya memprediksi keempat sosok tersebut.
Baca juga: Tjahjo Kumolo Wafat, Pengamat Meyakini Pengganti MenpanRB Berasal dari Kader PDIP
Pertama, Ahmad Basarah pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP dan punya banyak pengalaman di bidang legislatif.
Menurut dia, pengalaman Ahmad Basarah bisa menjadi pendukung kapasitas di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi (Kemenpan/RB).
Lalu menurutnya Tri Rismaharini juga berpotensi digeser dari Mensos menjadi MenpanRB.
Sebab, Risma memulai karirnya dari seorang birokrat yang kemudian pernah menjadi kepala daerah hingga akhirnya menjadi menteri.
Baca juga: Momen FX Rudy Menangis di Hadapan Tjahjo Kumolo : Orangnya Tidak Berubah Sama Sekali
“Jadi kapasitasnya pas,” ucapnya.
Kemudian ada nama Basuki Tjahaja Purnama yang punya track record lebih luas.

Herry mengatakan, Ahok sudah malang melintang di lingkup pemerintahan.
Yakni kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif.
Selain itu, Ahok juga pernah menjadi Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan.
Baca juga: Kenangan Gibran soal Tjahjo Kumolo : Sosok Luar Biasa, Memulai Karier di Partai dari Bawah
“Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok sebagai calon MenpanRB,” katanya.
Lalu sosok yang keempat ialah sosok Ganjar Pranowo.
Menurut Herry, pengalaman Ganjar tidak jauh berbeda dengan Ahok.
Gubernur Jawa Tengah ini dianggap punya kapasitas menjadi MenpanRB.
Selain menjadi kepala daerah, Ganjar juga pernah menjadi anggota legislatif, yakni Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan.
Herry juga menilai dengan ditunjuknya Ganjar menjadi MenpanRB akan menjadi win-win solution dari problematika dan dinamika yang terjadi di internal PDIP.
“Karena selama ini kan stigma di dalam ini kan seolah-olah Ganjar dipinggirkan, seolah-olah Ganjar dispelekan,” kata Herry.
“Jadi saya kira ini menjadi win-win solution juga disamping faktor pengalaman, tapi secara psikologis politik tentunya pilihan yang rasional juga bisa jatuh pada seorang Ganjar," jelasnya.

Tanggapan PDIP
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, kewenangan yang akan menempati posisi Menteri PANRB ada di tangan Presiden Jokowi.
Meski demikian, dia menyebut bahwa posisi itu akan diisi dari kalangan PDIP.
"Itu kewenangan ada di Presiden," kata Andreas.
Andreas juga tak mau berspekulasi soal nama yang akan ditempatkan di posisi Menteri PANRB.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini menyebut, hal itu akan dibicarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi.
"Kalau itu, nanti pembicaraan ketum dengan Presiden," jelasnya. (*)