Techno

Twitter dan Google Belum Daftar PSE Kominfo, Bagaimana Nasibnya?

Facebook, Instagram dan Whatsapp lolos dari sanksi blokir yang akan dilakukan apabila tidak melakukan pendaftaran.

Penulis: Tribun Network | Editor: Rifatun Nadhiroh
INTERNET
Ilustrasi Twitter 

TRIBUNSOLO.COM - Tiga platform media sosial milik Meta Group yakni Facebook, Instagram dan Whatsapp telah terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo.

Mereka lolos dari sanksi blokir yang akan dilakukan apabila tidak melakukan pendaftaran.

Baca juga: Dulu Hidup Mewah, Cynthiara Alona Hidup Susah Setelah Bebas dari Penjara Ternyata Hartanya Dikuras

Pendaftaraan PSE Kominfo terakhir adalah pada hari ini Rabu 20 Juli 2022.

Selain platform Meta Group, Netflix dan TikTok juga telah terdaftar.

Sementara itu Twitter dan Google belum mendaftar dalam PSE.

Hingga Kamis siang (20/7/2022) Twitter dan Google masih bisa diakses dengan lancar.

Baca juga: Sule Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana dengan Nathalie, Pengacara: Sule Ingin Hidup Damai Sejahtera

Direktur Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pendaftaran PSE ini wajib dilakukan oleh penyedia layanan digital.

“Ruang digital ini tidak terbatas, tidak seperti ruang fisik yang jelas ada alamatnya,"

"Maka dari itu, kita ingin pelaku usaha ruang digital yang menargetkan market di Indonesia wajib daftar,” ucap Samuel, Rabu (20/7/2022).

Ia menjelaskan, bahwa PSE ini membuat pemerintah mengetahui layanan apa yang diberikan dan apakah memberikan pedoman dalam bahasa Indonesia.

Baca juga: Bos RCTI Diduga Bertemu Arya Saloka, Penggemar Ikatan Cinta Heboh: Ada yang Pro Ada Juga yang Kontra

Sementara itu menurut pengamat keamanan siber Alfons Tanuwijaya pun menilai bahwa kewajiban mengikuti pendaftaran PSE menyangkut kekuatan terhadap hukum serta peraturan.

Dengan adanya PSE ini, lanjut Alfons, posisi pemerintah tidak dalam posisi lemah terhadap PSE dimana contohnya sebelum ini OJK sebagai lembaga pengawas keuangan tertinggi di Indonesia seperti harus meminta bantuan kepada Google ketika ingin membatasi aplikasi pinjol ilegal.

“PSE ini membuat pemerintah memiliki kontrol langsung terhadap aplikasi yang bisa merugikan masyarakat Indonesia dan bisa melakukan tindakan yang lebih cepat tanpa harus tergantung dari pengelola layanan,” ucap Alfons.

Meski begitu, menurut Alfons, adanya aturan ini juga bisa menjadi peluang bagi pengembang aplikasi Indonesia untuk mengisi kekosongan atau menyediakan aplikasi. (*)

Baca juga: Aksi Remaja yang Gelar Citayam Fashion Week di Dukuh Atas Sudirman, Dapat Pujian dari Anies Baswedan

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved