Kasus ACT

ACT Diduga Selewengkan Dana Kecelakaan Lion Air Rp34 M untuk Bikin Pesantren dan Koperasi Syariah

Kombes Helfi menyebut pada mulanya ACT menerima dana dari Boeing kurang lebih nilainya sebesar Rp138 miliar.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Surya.co.id
Pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT, Ibnu Khajar 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Bareskrim Polri sudah menetapkan empat pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai tersangka tindak pidana dugaan penggelapan.

Adapun dugaan penggelapan dana ACT yang dilakukan terkait dana donasi umat dan dana CSR Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610.

Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadireksus) Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf, dana dari Boeing diduga digelapkan oleh petinggi ACT.

Baca juga: Pendiri dan Presiden Aksi Cepat Tanggap Ditetapkan sebagai Tersangka Penyelewengan Dana ACT

Kombes Helfi menyebut pada mulanya ACT menerima dana dari Boeing kurang lebih nilainya sebesar Rp138 miliar.

Dari total uang yang diterima, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat kurang lebih sebesar Rp103 miliar.

Sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya.

“Yang digunakan tidak sesuai peruntukannya adalah pengadaan armada truk kurang lebih Rp2 miliar, program big food bus Rp2,8 miliar, pembangunan Pesantren Peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar,” kata Helfi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/7/2022).

Baca juga: Petinggi ACT Terancam Dihukum 20 Tahun Penjara Atas Kasus Penyelewengan Dana Korban Lion Air JT-610

Helfi melanjutkan, peruntukan lainnya yang tidak sesuai yakni untuk pembentukan Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar.

Kemudian dana talangan CV CUN Rp3 miliar, dan dana talangan PT MBGS Rp7,8 miliar.

Dengan demikian, maka total dana dari Boeing yang disalahgunakan yaitu Rp34,6 miliar.

Helfi mengatakan, para pengurus ACT menyalahgunakan dana dari Boeing tersebut untuk gaji para pengurus.

“Sekarang sedang dilakukan rekapitulasi dan menjadi tindak lanjut kami yang disampaikan, yaitu akan dilakukan audit soal ini,” ujar Helfi. (*)

Sumber: Kompas TV
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved