Berita Karanganyar Terbaru

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo Turut Soroti Kali Pepe Land yang Diduga Belum Kantongi Izin

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo angkat bicara terkait dugaan Kali Pepe Land belum mengantongi izin operasional dari sejumlah pihak terkait

TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Wisata Kali Pepeland di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Keberadaan objek wisata Kali Pepe Land menjadi sorotan kalangan DPRD Karanganyar.

BBWS Bengawan Solo, Kementerian ATR RI, Pemkab Boyolali dan Karanganyar diminta segera menyikapi masalah tersebut.

Terutama terkait keberadaannya yang diduga mengemplang perizinan objek wisata yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali itu.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan komisi terkait sedang menggali informasi soal objek wisata tersebut.

Baca juga: Kasus Kali Pepe Land Terdengar Sampai Telinga Kementerian ATR : Temui Pemkab Karanganyar & Boyolali

Baca juga: Biodata Candra Tri Cahyono Wakil Ketua Exco Partai Buruh Karanganyar, Bertekad Perjuangkan Hak Buruh

"Kami memiliki fungsi pengawasan, oleh karena itu, melalui komisi A akan menggali informasi dulu terkait keberadaan Kali Pepe Land," ucap Bagus Selo, kepada TribunSolo.com, Selasa (16/8/2022).

Bagus mengatakan keberadaan Kali Pepe Land yang diduga mengemplang perizinan didasari laporan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP). 

Dia mengatakan, objek wisata Kali Pepe Land berada di lahan milik Pemdes Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, area restoran, garden dan playground tersebut juga menempati sebagian wilayah Kabupaten Boyolali.

"Kami mendorong problem tersebut segera ditindaklanjuti Pemkab Karanganyar, Pemkab Boyolali dan BBWS Bengawan Solo (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo)," ucap Bagus Selo.

Menurutnya, tempat usaha sah secara perizinan bakal memantik kepercayaan publik terhadapnya. 

Selain itu, jika tempat usaha tersebut sudah sah, juga memberi rasa nyaman pemodal dalam berusaha. 

"Ini bukan soal itu potensi penarikan pajak dan retribusi yang hilang dari keberadaan tempat usaha itu, malah salah jika ditarik retribusi saat izin usahanya bermasalah, terpenting, mengurus dulu perizinan karena ini jadi sorotan publik," pungkas Bagus Selo

Terdengar Sampai Telinga Kementerian ATR

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved