Menkeu Sri Mulyani Prihatin, Ratusan Triliun Rupiah Subsidi Pertalite dan Solar Dinikmati Orang Kaya

Pengamat ekonomi energi Fahmy Radhi sebelumnya mengusulkan pemerintah menunda kenaikan harga pertalite dan solar agar momentum pencapaian ekonomi tidak terganggu.

Namun sebagai gantinya, pemerintah diminta menempuh kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

 "Pemerintah sebaiknya fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60 persen tidak tepat sasaran. MyPertamina tidak akan efektif membatasi BBM agar tepat sasaran. Bahkan menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 cc ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi," kata Fahmy.

Di tengah keterbatasan stok, pengendalian BBM bersubsdi belum dilakukan karena menunggu terbitnya payung hukum berupa peraturan presiden.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) menggantikan premium. 

Tetapi, belum ada pembatasan untuk konsumsinya.

Menurut Fahmy yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada itu, pemerintah lebih baik membatasi pembelian BBM subsidi dengan menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan pertalite dan solar.

Di luar sepeda motor dan kendararan umum, konsumen harus menggunakan pertamax atau BBM dengan RON lebih tinggi.

Pembatasan dinilai akan efektif dan lebih mudah diterapkan di semua SPBU. (*)