Geger DPR RI Anggarkan Rp 955 Juta untuk Cetak Kalender, Anggarannya dari APBN

TRIBUNSOLO.COM - Di tengah ramainya kabar tentang pensiun DPR seumur hidup meski masa kerja hanya 5 tahun, kini DPR kembali disorot dalam kasus lain.

Baru-baru ini beredar kabar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender.

Baca juga: Ketua PAN Zulkifli Hasan: Anggota DPR Harus Bertanggung Jawab, Jika Tak Sanggup Lebih Baik Mundur

Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Lokasi pekerjaan dari tender ini adalah Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Kontrak dari tender ini berjenis lumsum.

Meski demikian, tidak dijelaskan untuk tahun kapan kalender ini dibuat.

Kemudian, juga tidak ada penjelasan mengenai jumlah kalender yang akan dicetak.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022.

Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.

Baca juga: Viral Suara Panggilan Sayang di Rapat Komisi III dan Kapolri, Habib Aboe Dilaporkan ke MKD DPR

Warganet Soroti Pensiunan DPR Lebih Bebani Negara karena Digaji Seumur Hidup

Sejumlah warganet di media sosial ramai menyoroti mengenai pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menganggap pensiunan PNS sebagai beban negara.

Mereka menilai, dibandingkan pensiunan PNS, pensiunan DPR lebih menjadi beban. Pasalnya, pensiunan DPR digaji seumur hidup padahal hanya menjabat 5 tahun.

“PNS, Polri, dan TNI dpt pensiun setelah mengabdi 20-30 thn, gajinya dipotong 4,75 persen setiap bln. DPR dpt pensiun meski hny jabat 5 thn. Pensiunx seumur hdp. Uang pensiunx bs diwarisi pd istri hgg anak. Gajix entah dipotong/tdk. Sampai sini, mn yg jdi beban negara. Entah!” ujar akun @BudhyNurgiantto.

“Kalo PNS yang masa kerjanya tahunan sih wajar. Tapi kalo DPR masa kerja hanya 5 tahun, mohon maaf bu sri lebih baik ubah kebijakan tersebut karena itu lebih dari pada beban keuangan negara,” ujar akun @MuhNurulHuda.

Sebagai informasi, protes warganet mengenai anggaran pensiunan DPR dinilai lebih membebani negara tersebut mencuat usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun pada keuangan negara.

Karena hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian ingin skema pensiunan segera diubah.