Kenaikan Harga BBM

3 Alasan Pemerintah Naikkan Harga BBM: Khawatir APBN Jebol hingga Subsidi Malah Dinikmati Orang Kaya

BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar saat ini membuat beban APBN makin membengkak, di mana anggaran subsidi energi ini bisa naik 229 persen. 

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ilustrasi Pertalite dan Pertamax. Pemerintah sudah mengungkapkan alasan kenapa harga BBM harus naik. 

TRIBUNSOLO.COM -- Isu kenaikan harga BBM mencuat akhir-akhir ini. Ternyata ada beberapa alasan kenapa pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Alasan pertama menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Sri Mulyani dalam pernyataan sebelumnya mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dinikmati oleh orang kaya.

Baca juga: SPSI Wonogiri Dukung Rencana Kenaikan Harga BBM,Asal Subsidi Tepat Sasaran ke Pekerja Kalangan Bawah

Dia menyebut hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.

Dirinya menjelaskan, dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 triliun.

Namun, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. 

Lantaran banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Pun demikian Pertalite, dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya.

Baca juga: Pengamat Curiga soal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi : Jangan-jangan Ada Peran Mafia?

Artinya masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit.

"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.

Menkeu lantas mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja dengan negara memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.

Apalagi anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved