Polisi Tembak Polisi

Putri Candrawathi Dibandingkan Kasus Ibu Bawa Balita ke Penjara, Komnas Perempuan Beri Pembelaannya

Siti Aminah Tardi menyatakan, dalam proses penegakan hukum, Putri Candrawathi masih berstatus sebagai tersangka.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews
Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi akhirnya buka suara soal perbedaan status hukum Putri Candrawathi dengan tahanan perempuan yang membawa balita ke penjara.

Siti Aminah Tardi menyatakan, dalam proses penegakan hukum, Putri Candrawathi masih berstatus sebagai tersangka.

Menurut dia, ketika status tersangka ini berlaku, maka hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga hak maternitas karena Putri memiliki seorang anak balita.

Baca juga: Putri Candrawathi Diperiksa Pakai Lie Detector, Ahli Sebut Kurang Efektif untuk Orang Biasa Bohong

Menurutnya, saat ini masih berlaku General Recommendation No 33 on Womens Access to Justice dari Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

"Di aturan internasional di Rekomendasi Umum Nomor 33 Tahun 2015 tentang akses perempuan terhadap keadilan itu dinyatakan bahwa penahanan sebelum persidangan adalah upaya paling akhir (untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum)," ucap Ami saat dihubungi melalui telepon, Rabu (7/9/2022).

"Berarti kan itu (perlakuan polisi ke Putri) harus dipahami berlaku untuk semua perempuan yang berhadapan dengan hukum," sambung dia.

Baca juga: Kabareskrim Bantah Isu Kuat Maruf Selingkuh dengan Putri Candrawathi : Tak Ada Bukti yang Mengarah

Namun berbeda kasusnya apabila Putri Candrawathi sudah ditetapkan sebagai terpidana lewat proses pengadilan.

Dalam kasus terpidana membawa balita, Komnas Perempuan meminta pemerintah agar memberikan fasilitas yang baik, bukan untuk orangtua yang menjalani hukuman, melainkan fasilitas untuk tumbuh kembang anak yang terpaksa dibawa ke dalam penjara.

"Kalau menjadi terpidana di Undang-Undang Permasyarakatan dia (terpidana) boleh bawa bayi atau membawa anaknya sampai dengan usia 3 tahun (ikut di dalam penjara)," imbuh Ami.

"Nah, yang juga disalahpahami publik, karena boleh membawa anak, maka negara harus menyediakan fasilitas yang baik untuk anak-anak yang dibawa ibunya ke dalam, bukan (pemahaman keliru fasilitas) untuk ibunya," sambung dia.

Baca juga: Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Akhirnya Akan Diperiksa dengan Lie Detector, Begini Mekanismenya

Meski demikian kata dia, tidak sedikit para tersangka atau terdakwa perempuan yang belum menjadi terpidana dan memiliki hak maternitas mengalami penahan oleh pihak kepolisian.

Sebab, aturan penahan terhadap tersangka saat ini, kata Ami, murni penilaian dari pihak penyidik kepolisian.

Komnas HAM yang seringkali memberikan rekomendasi penangguhan penahanan lewat hak maternitas dan hak perempuan berhadapan dengan hukum pun, menurutnya, juga sering mengalami penolakan dari kepolisian.

"Karena itu kewenangan ada di aparat penegak hukum yang indikatornya ujinya itu tidak ada," papar Ami.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved