Berita Sragen Terbaru

Instruksi Penggunaan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas, Bupati Sragen : Perlu Waktu

Bupati Sragen Yuni mempertimbangkan untuk menggunakan mobil listrik. Menurut dia butuh waktu untuk melakukan penganggaran dan lain sebagainya.

TribunSolo.com/Septiana Ayu
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat ditemui TribunSolo.com di DPRD Kabupaten Sragen, Senin (19/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menanggapi perihal intruksi dari Presiden Joko Widodo terkait penggunaan mobil listrik menjadi kendaraan dinas. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan penggunaan mobil listrik menjadi kendaraan dinas yang ditujukan salah satunya kepada Wali Kota/Bupati. 

Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres No 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ditemui selepas mengikuti rapat paripurna dengan DPRD Sragen, Yuni mengatakan akan mengikuti arahan dari pusat. 

Meski begitu, menurut Yuni penggantian kendaraan dinas dengan menggunakan mobil listrik membutuhkan waktu. 

"Instruksi Presiden untuk mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, itu perlu waktu, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak bisa langsung, jegegrek," ujarnya kepada TribunSolo.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Jangan Keliru, Ini Komponen yang Harus Diperhatikan ketika Motor Listrik Terendam Banjir

Menurutnya pergantian tersebut memerlukan proses, mulai dari penganggaran mobil baru hingga proses pelelangan mobil yang lama. 

"Nah, intinya kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, tapi sesuaikan dengan kondisi di daerah," jelasnya.

Ditanya perihal penerapan mobil listrik, menurut Yuni mengaku siap menyiapkan infrastruktur di daerahnya.

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Sragen sendiri juga sudah ada, yakni di rest area tol 519A maupun 519B di Kecamatan Masaran. 

"Tapi, kalau Presiden sudah memberikan instruksi seharusnya sampai dengan unit terbawah di tingkat desa pun infrastrukturnya sudah harus bisa memadai," terangnya. 

"Kalau 100 persen penuh menggunakan mobil listrik, kan baru ada merk-merk tertentu, nggak mungkin mobil camat Avanza, kemudian sekarang mobil listrik, kan harganya lebih mahal, perlu memang di daerah menyikapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing," pungkasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved