Berita Wonogiri Terbaru

Soal Menjamurnya Branjang Apung dan Jaring Keruk di WGM, Ketua DPRD: Perlu Ada Sanksi Agar Jera

Ketua DPRD Wonogiri juga menyoroti menjamurnya branjang apung di Wonogiri. Menurut dia perlu ada sanksi yang diberikan.

Istimewa
Branjang apung ilegal yang berada di perairan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Keberadaan branjang apung yang semakin marak itu dikhawatirkan dapat mengganggu dan merusak ekosistem di perairan tersebut. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Keberadaan branjang apung dan jaring keruk di perairan Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri dinilai bisa merusak ekosistem yang ada disana.

Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima permintaan audiensi dari perwakilan nelayan, pemancing dan pelaku usaha di sekitar WGM terkait menjamurnya alat penangkap ikan ilegal itu, namun audiensi urung digelar.

"Kami sebenarnya sudah siap memfasilitasi. Tapi yang jelas, kami menolak keras penangkapan ikan dengan cara seperti itu, nanti kita tindaklanjuti lagi," kata dia, kepada TribunSolo.com, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, penangkapan ikan dengan branjang apung dan jaring keruk bisa menurunkan populasi ikan disana, sebab, ikan-ikan berukuran kecil juga tertangkap.

Sriyono menilai, perlu adanya razia terhadap alat penangkap ikan ilegal itu. Tak hanya itu, saksi juga perlu diberikan agar muncul efek jera.

"Kalau cuma diimbau saja nggak bisa, ya seharusnya dirazia," jelasnya.

Baca juga: Berkali-kali Disita Branjang Apung Tetap Merajalela di WGM, Bupati Wonogiri Singgung Masalah Mindset

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan (Dislapernak) Sutardi melalui Kabid Kelautan dan Perikanan, Catur Wuryaningsih, mengatakan ada aturan soal kegiatan penangkap ikan.

Aturan tersebut yakni, undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu juga ada Perda Nomor 9 Tahun 2003.

Menurut Perda, kata dia, jaring angkat atau yang disebut branjang tidak diperbolehkan karena berdasarkan informasi yang diterimanya, semua ukuran ikan bisa tertangkap.

"Kalau diambili terus tapi tidak penebaran kan ya bisa hilang. Di Perda itu arahnya agar ikan tidak sampai punah," terang dia.

Catur menilai penggunaan branjang dan jaring keruk hasilnya tangkapan ikan bisa lebih dibandingkan alat tangkap yang sesuai aturan.

Pihaknya mengaku sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap ilegal serta melakukan pengawasan.

Selain itu, dinas menurutnya juga mengedepankan langkah persuasif agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Adapun selama pengawasan, pihaknya tidak pernah menemukan pemasang branjang.

"Kita cuma menemukan branjangya saja. Karena itu kita coba lakukan penyuluhan dan sosialisasi kaitannya dengan pelestarian waduk ke masyarakat," tandas dia. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved