Berita Sukoharjo Terbaru

Izin Ratusan Unit Rumah di Sukoharjo Tidak Kunjung Keluar, Triliunan Rupiah Nganggur

Dampak UU Kerja pada para pengusaha properti cukup terasa, seperti di Sukoharjo. Apalagi soal perizinan yang harus menyesuaikan dengan aturan baru.

TribunSolo.com/Asep Abdullah
Foto Ilustrasi Perumahan. Saat ini izin pembangunan memiliki penyesuaian baru setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja. 

Laporan Tribunsolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Diterapkannya UU Cipta Kerja ternyata juga berdampak pada para pengusaha properti

Sebab, ada beberapa regulasi yang perlu penyesuaian. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo, Roni Wicaksono mengakui perizinan untuk usaha properti menemui kendala setelah diterapkannya UU Cipta Kerja.

"Sejak bulan Agustus 2021 berhenti semua IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Akhirnya berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) harus masuk ke aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)," jelasnya saat ditemui, Rabu (21/9/2022).

Paguyuban Developer Solo Raya mencatat, per 21 September 2022, sebanyak 598 unit rumah masih menunggu izin keluar dari total 5.296 unit yang dibangun di 90 lokasi di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan demikian, triliunan uang menganggur karena bank tidak dapat mencairkan dana sebelum izin keluar.

"Awal-awal memang sulit. Per Maret sekitar 100 PBG sudah kami keluarkan. Termasuk perumahan dan kampung. Walaupun masih banyak. Kurang lebih 700 pengajuan PBG," jelasnya.

Baca juga: Properti Ini Sampai Jauh-jauh Harus Didatangkan dari Australia untuk Konser Dream Theater di Solo

Kendala yang dihadapi para pengusaha, menurutnya, karena belum terbiasa dengan sistem baru.

"Persyaratan apa saja masih tidak tahu. Begitu daftar apa terus muncul. Berbeda-beda sesuai resikonya. Makanya harus ke OSS dulu," jelasnya.

Pihak DPMPTSP hanya mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Leading sector dari izin perumahan ada pada DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

Sementara, SKRD ditetapkan menggunakan aturan lama.

"Keputusan tiga menteri daerah yang belum menetapkan dipakai yang lama," jelasnya.

Saat ini Kabupaten Sukoharjo masih proses menyusun regulasi retribusi untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved