Berita Karanganyar Terbaru

Kejari Tolak Penangguhan Penahanan 2 Tersangka Korupsi BUMDes Berjo: Khawatir Hilangkan Barang Bukti

Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan 2 tersangka korupsi dana BUMDes Berjo ditolak mentah-mentah oleh Kejari Karanganyar

TribunSolo.com/Mardon Widiyanto
Kasi Pidsus Kejari Karanganyar Tubagus Gilang Hidayatullah mengatakan pihaknya menolak permohonan penangguhan penahanan dua tersangka korupsi BUMDes Berjo. 

Dia menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Karanganyar sementara, Selasa (27/9/2022).

Setelah diperiksa, tersangka Suyatno langsung dilakukan penahanan oleh Kejari Karanganyar.

Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Tubagus Gilang Hidayatullah mengatakan pihaknya telah memeriksa tersangka S setelah seminggu lalu yang sempat mangkir dengan alasan sakit.

"Alhamdulillah, yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan dari kami, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka," kata Gilang kepada TribunSolo.com, Selasa (27/9/2022).

Gilang mengatakan pemeriksaan tersangka Suyatno dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB dengan 24 pertanyaan kepada tersangka.

Dia menjelaskan sebelum dilakukan penahanan, tersangka Suyatno dilakukan cek kssehatan dan swab untuk memastikan kesehatan tersangka.

"Tersangka sudah dicek kesehatan, kami juga libatkan dinkes, apakah terpapar atau tidak dan hasilnya negatif dan sehat," ujar Gilang.

Dia mengatakan kemudian tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Solo.

Baca juga: Kades Berjo Tersangka Korupsi BUMDes Berjo Akhirnya Diberhentikan Sementara Dispermasdes Karanganyar

Baca juga: Mantan Dirut BUMDes Berjo Karanganyar Jalani Swab Dahulu Sebelum Ditahan, Bagaimana Jika Positif?

Dia menjelaskan, alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka Suyatno karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.

"Tersangka masih menjabat kades, kekhawatiran kami, dia menggunakan wewenangnya untuk menghilangkan barang bukti," ungkap Gilang.

Dia mengatakan berdasarkan dari laporan Inspektorat, ada dugaan kerugian negara sebesar, Rp 795 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Ia mengaku kedua tersangka itu akan dilakukan dimintai keterangan, sebelum dilakukan penahanan.

"Kedua tersangka dijerat, Pasal 2 dan 3 UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun," ungkap Gilang.

"BUMDes merupakan aset Negara melalui pemerintah Desa, modal yang dibangun dari dana desa yang merupakan uang milik rakyat," Gilang.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved