Berita Sukoharjo Terbaru

BPCB Tegur Penggalian di Situs Gumuk Tlawong Sawit Boyolali: Ekskavasi Harus Institusi Resmi

BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Tengah menegaskan untuk kegiatan ekskavasi harus dilakukan oleh institusi resmi.

TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin
Kepala BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Tengah, Sukronedi. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Kepala BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Tengah, Sukronedi menegaskan, ekskavasi harus dilakukan oleh institusi resmi.

Termasuk ekskavasi Situs Gumuk Tlawong yang baru-baru ini dihentikan karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

"Untuk melakukan ekskavasi tidak boleh perorangan. Harus institusi resmi," terangnya saat ditemui Senin (3/10/2022).

Menurutnya, meskipun ada arkeolog yang dilibatkan, proses ekskavasi harus dilakukan oleh institusi resmi.

"Walaupun ada arkeolog di sana digandeng pihak ketiga. Tapi secara ekskavasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Saat ini pihaknya telah meminta dinas untuk menghentikan proses ekskavasi.

Baca juga: Pegiat Cagar Budaya Pertanyakan Penggalian di Situs Gumuk Tlawong Sawit, Dinas: Ini Bukan Ekskavasi

"Hari ini (Senin, red) kita lagi koordinasi dengan dinas. Kemarin ada informasi di sana melakukan ekskavasi. Kami koordinasi dengan pihak dinas untuk sementara dihentikan," tuturnya.

Dalam UU no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tepatnya Pasal 23 dijelaskan, setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

"Dalam Undang-Undang dijelaskan harus institusi yang melakukan. BPCB, UGM, UI, BRIN, itu boleh. Penelitian seperti itu harus kerjasama dengan institusi," jelasnya.

Jika tidak dilakukan oleh institusi, ia khawatir situs cagar budaya justru rusak dan banyak data yang hilang.

"Yang dikhawatirkan pertama, apakah kajian itu benar. Kalau tidak kompeten dikhawatirkan rusak, hilang datanya," terangnya.

Selain itu, legalitas diperlukan untuk mengeluarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Walaupun menggandeng arkeolog hasilnya untuk siapa? Yang mengeluarkan hasilnya institusi," tegasnya

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved