Ganjar Pranowo Ogah Komentari Pemanggilan DPP PDIP Buntut Siap Jadi Capres di Pemilu 2024

Dalam konteks pencapresan, Ganjar melihat ada dua realitas.

“Saya itu anggota partai tentu saya melihat ada dua realitas. Pertama saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Kedua ada realitas sosial, realitas survei yang memang itu ada,” kata Ganjar.

Untuk itu, Ganjar mengatakan akan memberikan kesempatan untuk para partai menentukan dan berkomunikasi. Hal itu dilakukan, kata Ganjar, demi mengambil keputusan yang terbaik.

Teguran keras untuk dewan kolonel

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel', untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pun membenarkan soal surat teguran yang dilayangkan kepada 'Dewan Kolonel' tersebut.

Komarudin juga menyebut, jika surat teguran tersebut sudah diterbitkan oleh DPP PDIP sejak 5 Oktober 2022, lalu.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (21/10/2022).

Komarudin juga mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Ketua Umum PSI Giring Ganesha : Kader Lebih Kencang Mengkampanyekan

Namun, dirinya tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut.

"Urusan surat sampai fisik sampai ke mereka itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," terangnya.

Komarudin menjelaskan, surat tersebut ditandatangani oleh dirinya dan Sekjen Hasto, karena masih dalam ranah menyangkut teguran pelanggaran disiplin anggota partai.

Lebih lanjut, surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang, dengan sanksi terakhir yakni pemecatan.

"Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," jelasnya.

Namun, terkait mekanisme pemecatan, merupakan ranah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Ganjar Pranowo di Mata Tokoh Tionghoa Solo : Punya Kriteria Jadi Capres, Bisa Merawat Kebhinekaan