Berita Karanganyar Terbaru

DPR RI Soroti 8 Ribu Calhaj di Jateng Tarik Dana dan Batal Haji Lantaran Waktu Tunggu  

DPR RI menyoroti ada 8 ribu calhaj di Jateng yang batal haji dan menarik dana. Mereka saat ini sedang mempersiapkan untuk merevisi undang-undang haji.

TribunSolo.com/Tri Widodo
Ilustrasi: Jemaah Calon Haji Kloter 23 memasuki bus untuk dibawa ke Bandara Adi Soemarmo yang selanjutnya diterbangkan ke Jeddah, Minggu (19/6/2022). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Sebanyak 8 ribu calon jamaah haji (calhaj) asal Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang membatalkan dan menarik dana haji karena masalah waktu tunggu menjadi pembahasan di Komisi VII DPR-RI.

Komisi VII DPR-RI berencana akan memangkas waktu tunggu dengan merevisi Undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono mengatakan pihaknya sedang mencari solusi terkait permasalahan penyelenggaraan ibadah haji.

"Ongkos naik haji dari Rp 81 juta menjadi Rp 98 juta, namun jemaah bayarnya Rp 35 juta, kita carikan efisiensi-efisiensi dari BPKH, subsidi ke orang kurang mampu dengan orang kaya sama, ini yang sedang kami bahas di revisi UU nanti," ucap Paryono kepada TribunSolo.com, Senin (7/11/2022).

Paryono mengatakan pemerintah ingin memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang ingin beribadah haji. 

Namun masalahnya, kemampuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyubsidi ongkos naik haji terbatas. 

Oleh karena itu, kata dia, nantinya bakal dibuat skema mengenai pemberian subsidi tersebut melalui regulasi. 

Mantan wakil Bupati Karanganyar ini menyebut tantangan negara untuk memberangkatkan haji pada 2023 bakal lebih berat. 

"Faktornya pada pengelola haji di Arab Saudi yang kini sudah diserahkan swasta, sehingga, biaya potensial naik jika penyelenggara di Tanah Suci berorientasi pada profit," ungkap Paryono.

Baca juga: Waktu Tunggu Haji Terlalu Lama, Ada 8 Ribu Calhaj di Jateng Tarik Dana: Pilih Dialihkan ke Umrah

Selain itu, kata dia lamanya waktu tunggu berhaji perlu disikapi serius, dengan banyaknya jemaah calon haji memilih membatalkan porsinya karena faktor usia dan kesehatan.

Paryono menyebut, waktu tunggu haji di Indonesia antara 30-45 tahun.

Dia mengatakan, aspirasi dari stakeholder diharapkan memberi banyak pandangan pemerintah agar revisi menguntungkan jemaah haji Indonesia. 
 
"Pembatalan haji jangan dimanfaatkan biro umrah untuk menawarkan jasanya dengan dalih umrah lebih cepat berangkat dan lebih mudah. Haji itu wajib, beda dengan umrah yang sunnah," kata Paryono.

Ia menyebut panitia kerja Haji dan Umrah tahun 2023 segera dibentuk pada Desember mendatang.

Sehingga komisi VIII mengejar waktu mengusulkan revisi Undang-undang tersebut dengan bekal materi dari masyarakat. 

"Regulasi ini untuk menyiapkan ruang-ruang antisipasi ke depan tentang haji," pungkas Paryono. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved