Berita Karanganyar Terbaru

KPU Karanganyar Butuh Rp 80 Miliar untuk Pilkada 2024, Asumsi 4 Pasangan Calon

KPU Karanganyar sudah menghitung kebutuhan Pilkada 2024 nanti. Dibutuhkan dana sekitar Rp 80 Miliar untuk penyelenggaraan itu.

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada. KPU Karanganyar butuh Rp 80 Miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar membutuhkan dana Rp 80 Miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Kabupaten/Kota 2024.

KPU Karanganyar mengatakan, puluhan miliar rupiah itu digunakan untuk asumsi 4 paslon.

Anggota Komisioner/ Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Karanganyar, Kustiono mengatakan perhitungan dana Pilkada 2024 sudah termasuk kebutuhan prokes di masa pandemi Covid-19,  seperti penggunakan swab sebanyak 3 kali terhadap para petugas pemungutan suara hingga rekrutmen badan Ad Hoc mulai PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan petugas KPPS.

"Dari  Rp 80 miliar, ada Rp 46 miliar untuk Badan Ad Hoc," kata Kustiono kepada TribunSolo.com, di sela sosialisasi pemilu 2024 optimalisasi peran kehumasan dan publikasi dalam sukseskan pemilu 2024, Senin (7/11/2022).

Kustiono mengatakan, kebutuhan dana Pilkada diasumsikan empat pasang calon, yakni dari pengusungan dua parpol secara mandiri, koalisi parpol dan calon bupati dari independen.

Kustiono mengatakan, pada pelaksanaannya mendatang, pemungutan suara juga untuk Pilgub Jateng.

Baca juga: KPU Sragen Blusukan dari Rumah ke Rumah! Ternyata Mau Verifikasi Faktual Anggota Parpol Pemilu 2024

Ia menuturkan, asumsi tersebut didasari pengalaman saat Pileg 2019.

Selain itu, belum tentu pengajuan dana Pemilukada 2024 itu disetujui.

"Masih banyak kemungkinan perubahan dana yang bersumber sharing APBD provinsi dan kabupaten, penentuan calon pada Pilkada 2024 juga dipengaruhi hasil Pileg 2024," ungkap Kustiono.

Sementara itu, kata dia pada tahun ini, KPU Karanganyar sudah menerima anggaran Rp 4,8 miliar.

Rinciannya pembiayaan tahapan pemilu Rp 3 miliar dan anggaran biaya tambahan (ABT) Rp 1,6 miliar.

Saat ini, pihaknya mengaku sedang menunggu juknis perekrutan badan Ad Hoc meliputi lima petugas PPK di masing-masing kecamatan dan tiga petugas PPS untuk kelurahan/desa.

KPU juga memetakan TPS reguler plus TPS alokasi khusus dengan konsentrasi massa misalkan pondok pesantren, lapas dan kawasan industri.

"Ada 17 kecamatan dan 177 desa/kelurahan," katanya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved