Berita Sragen Terbaru

Pembahasan Perubahan UU Desa, Perangkat Desa di Sragen Tolak Masa Jabatan Disamakan dengan Kades

Perangkat Desa di Sragen menolak masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan kades. Sebab, menurut mereka jabatan mereka bukan jabatan politik.

TribunSolo.com/Septiana Ayu Lestari
Ketua Praja Sragen, Sumanto saat ditemui TribunSolo.com. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Perangkat Desa di Kabupaten Sragen menolak masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan kepala desa. 

Penolakan muncul ketika Ketua Praja Sragen, Sumanto berkunjung ke Komisi II DPR RI menghadiri Rapat Umum Dengar Pendapat (RUDP) membahas UU Desa Perubahan. 

Dalam rapat tersebut, menurutnya DPR RI mengusulkan agar masa kerja perangkat desa disamakan dengan masa kerja kepala desa. 

Dimana saat ini, masa kerja Kepala Desa atau lurah diusulkan menjadi 9 tahun. 

Sedangkan, masa kerja para perangkat desa saat ini hingga mencapai masa pensiun di usia 60 tahun. 

"Akan ada UU Desa Perubahan, sudah masuk ke dalam rancangan Rapat Umum Dengar Pendapat tanggal 7 November kemarin, kami ke Komisi II DPR RI," katanya kepada TribunSolo.com.

"DPR RI meminta masa kerja perangkat desa itu sama dengan masa kerja lurah, sedangkan lurah minta masa kerjanya jadi 9 tahun, sedangkan sampai saat ini masa kerja sampai 60 tahun," tambahnya. 

Tak hanya itu, ada beberapa rancangan peraturan lain yang dianggap kurang sesuai dengan keinginan para perangkat desa.

Baca juga: Perangkat Desa di Sragen Minta Perbup Soal Aset Desa Direvisi, Bupati Yuni : Tidak Ada Revisi Lagi

Termasuk mengenai struktural jabatan, dimana nantinya bagian kewilayahan yang saat ini dijabat oleh bayan akan dihilangkan.

"Intinya kami menolak, poin lainnya banyak, yang utama kami menolak tentang masa jabatan itu, tersetah lurah masa kerjannya sampai kapan, tapi jangan mengusik masa kerja perangkat yang sudah ada," jelasnya. 

"Inginnya masa kerja sampai umur 60 tahun," imbuhnya singkat.

Penolakan itu didasarkan pada jabatan perangkat desa merupakan jenjang karir bukan jabatan politik. 

"Karena perangkat desa bukan jabatan politik, jabatan karir, karena dulu melewati proses testing dan lain sebagainya," ungkapnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved