IDI Boyolali Tegas Tolak RUU Omnibuslaw Kesehatan, Minta Ketua DPRD Boyolali Sampaikan ke Pusat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI- Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba RUU Omnibuslaw Kesehatan hendak disahkan.

Hal itu jelas memantik reaksi dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bagaimana tidak, jika RUU omnibuslaw Kesehatan ini disahkan, calon dokter atau dokter tak perlu lagi bolak-balik mengurus rekomendasi dari IDI untuk ijin prakteknya.

Selain itu, penggabungan 14 undang-undang jadi 1 undang-undang itu dikhawatirkan bisa membuka peluang praktik dokter gadungan.

Baca juga: Dikeramatkan, Situs Watu Genuk di Mojosongo Boyolali Jadi Tujuan Meditasi, Konon Auranya Positif

Perwakilan pengurus IDI Boyolali pun mendatangi ketua DPRD Boyolali, Marsono, Senin (28/11/2022).

Mereka meminta bantuan ketua DPRD agar menyampaikan keluh kesahnya ke pusat.

Ketua IDI Boyolali, Didik Suprapto dengan tegas menolak RUU Kesehatan Omnibuslaw tersebut.

RUU Omnibuslaw Kesehatan ini merangkum dan memangkas berbagai menjadi satu. Seperti UU Kesehatan, UU kedokteran dan lainnya ditarik ke Kemenkes.

Dalam RUU itu,  organisasi profesi tak lagi digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi calon dokter atau dokter yang mau memperpanjang prakteknya.

Seperti surat  tanda registrasi (STR), surat izin praktik (SIP) dan lainnya.

Semua urusan terkait ijin praktek dokter akan diambil alih pemerintahan pusat atau kementerian kesehatan.

Baca juga: Kuliner Boyolali: Kedai Kebon Rawon dengan Menu Unik nan Lezat Rawon Bakar, Harga Seporsi Rp 30 Ribu

Padahal,  dokter atau ijin praktek dokter ini tak hanya sekedar proses administrasi belaka.

Dokter juga harus memiliki etika, moral, mental dan kompetensi dalam menjalankan profesinya.