UMP Jateng 2023

UMP Jateng 2023 Hanya Naik 8,01 Persen, Serikat Buruh Solo Minta di Angka 10 Persen

Ganjar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) 2023 naik 8,01 persen atau menjadi sebesar Rp 1.958.169,69

Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI : Uang. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) 2023 sebesar Rp 1.958.169,69. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) 2023 sebesar Rp 1.958.169,69.

Jumlah itu naik 8,01 persen dibanding UMP 2022 yang hanya sebesar Rp 1.812.935.

Lantas bagaimana reaksi buruh di Kota Solo?

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo, Wahyu Rahadi menjelaskan, pihaknya sampai saat ini belum menerima data.

Padahal, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Solo harus diumumkan 7 Desember 2022 mendatang.

Data ini menjadi variabel penting dalam penetapan UMK.

"Belum ada rilis PE (Pertumbuhan Ekonomi) Surakarta di semester 1,2,3 tahun 2022 dan semester 4 tahun 2021 serta semester 1,2,3 tahun 2021 dan semester 4 tahun 2020," jelasnya kepada TribunSolo.com, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Buruh Tetap Berharap UMK Solo 2023 Dekati Angka Rp 2,2 Juta Alias Naik 10 Persen

Baca juga: UMP Jateng 2023 Naik 8,01 Persen, Ditetapkan Sebesar Rp 1.958.169,69

Soal kenaikan UMP 2023, pihaknya mengaku belum melakukan pembicaraan.

"Hari ini putusan UMP Jawa Tengah 8,01 persen, sementara UMK belum ada pembicaraan sampai hari ini," terangnya.

Dari pihak pengusaha tetap ingin menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021.

Sedangkan pihak buruh menilai PP ini tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.

"Apindo tetap PP nomor 36 tahun 2021. Pemerintah Permenaker nomor 18 tahun 2022. Kami buruh masih di angka 10 persen," terangnya.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tersebut menyebut kenaikan kenaikan upah tidak lebih dari 10 persen.

Menurutnya, tuntutan naik 10 persen ini masih tidak bertentangan dengan Permenaker.

"Karena 10 persen juga tidak bertentangan dengan Permen 18 tahun 2022," jelasnya.

Meskipun demikian, dari peraturan ini dimungkinkan penetapan upah di bawah ekspektasi para buruh.

"Bisa jadi di bawahnya. Kita sampai hari ini belum sepakat di rumus alpha-nya," terangnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved