Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Pemkab Klaten Ditarget Seminggu Perbarui Data Warga Miskin

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberi deadline seminggu kepada pemerintah tingkat kota dan kabupaten untuk menginput data kemiskinan di daerah, termasuk Kabupaten Klaten.

Hal itu dilakukan dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dan disampaikan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (13/2/2023).

Hadir untuk mengikuti rapat tersebut, Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya.

Ganjar mengatakan sinkronisasi data penting agar penanganan kemiskinan di Jawa Tengah bisa cepat dan tepat sasaran.

“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu dua minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau nggak gitu nanti nggak cepet,” kata Ganjar.

Penanganan sektor dan subsektor, kata Ganjar, harus segera dilakukan oleh kabupaten kota.

Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.

“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” jelasnya.

Baca juga: 67 Desa di Klaten Bakal Gelar Pilkades Serentak, Pemkab Rencanakan Juli 2023 Mendatang

Dari evaluasi tersebut, masih ada daerah yang belum memasukan data dengan berbagai alasan.

“Nah ini, mindset ya. Bilang nggak usah takut nggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat. Jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” katanya.

Terkait hal itu, Ganjar meminta kepala daerah memaksimalkan peran camat sebagai supervisor ke desa-desa.

Pada evaluasi pekan depan, dia berharap sudah mulai terlihat hasil intervensinya.

“Minggu depan, harapan kami sudah kelihatan intervensinya. Tadi udah muncul ide-idenya. Bagus, Pak kami akan dorong CSR yang ada di Kabupaten kami, Pak kami akan gerakkan melalui Baznas.

"Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan.

Baca juga: Pesan Bupati Sri Mulyani di CFN Klaten: Stan Siapkan Kantong, Jangan Buang Sampah Sembarangan

"Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” tandasnya.

Dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses percepatan penanganan kemiskinan tersebut.

“Untuk kendala atau hambatannya yaitu adanya keterbatasan SDM untuk verbal pada level desa, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang cepat, serta kondisi atau luas wilayah yang sulit dari sisi geografis."

"Jadi setiap daerah memang memiliki kendala yang berbeda,” ungkapnya saat forum tersebut.

Dalam kesempatan itu, dipaparkan oleh Sekda Jateng, ada beberapa rekomendasi pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten.

Yakni, untuk melengkapi komponen lain di aplikasi SIKS DJ, mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan perannya.

(*)