Bupati Juliyatmono Dorong Masyarakat Karanganyar Bayar Zakat di Baznas, Membersihkan Harta 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Perolehan zakat di Kabupaten Karanganyar masih didominasi pegawai di lingkungan kerja pemerintah daerah.

Hal ini memperlihatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih tergolong kurang.

Ketua Baznas Karanganyar Kafindi mengatakan, saluran pembayaran zakat diperluas untuk memudahkan masyarakat membayar kewajibannya itu.

"Bulan Ramadan, unit pengumpul zakat siap memandu umat Islam dalam menunaikan kewajibannya itu," kata Kafindi kepada TribunSolo.com, Rabu (12/4/2023).

Kafindi mengatakan, masyarakat dipersilakan membayar zakat mal atau zakat harta kekayaan ke unit pengumpul zakat (UPZ) yang tersebar di 17 kecamatan.

Dia menuturkan masyarakat dapat membayar zakat fitrahnya 2,7 kilogram beras atau setara Rp 39 ribu per orang. 

Sementara itu, zakat mal adalah 2,5 persen dari penghasilan usaha berjalan selama setahun terakhir. 

"Perolehan Baznas hanya Rp 22 miliar, itu kebanyakan dari ASN dan pegawai BUMD," kata Kafindi.

Kemudian ia mengatakan, loket pembayaran zakat fitrah dan zakat mal Baznas Karanganyar sebenarnya sudah dibuka sejak beberapa tahun silam.

Baca juga: Bangga! Juliyatmono Sabet Baznas Award, Berperan Penting Sukseskan Pengumpulan Zakat di Karanganyar

Bahkan katanya loket itu sudah dibuka sejak awal pandemi lalu. 

"Kesadaran masyarakat non birokrasi masih kurang, padahal potensinya masih besar, para pengusaha sukses belum banyak membayarkan zakatnya ke Baznas," imbuh Kafindi.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam sambutannya mengatakan zakat kewajiban setiap muslim. 

Ia menyakini, pembayarannya membersihkan harta dari tata cara kurang bagus memperolehnya. 

"Semoga berzakat menjadi wasilah kita semua, dalam mendapat kemuliaan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengawali pembayaran zakat mal secara tunai ke Baznas. 

Kemudian diikuti Ketua DPRD Bagus Selo dan para pimpinan firkopimda serta eselon II di satuan kerja perangkat daerah. (*)