Perangkat Desa Trunuh Selewengkan APBDes untuk Judi Online, Bupati Klaten Ingatkan Sanksi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bupati Klaten, Sri Mulyani angkat bicara terkait salah satu perangkat Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten yang tersandung kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga ratusan juta rupiah.

Seorang perangkat Desa Trunuh, R diamankan kepolisian karena terlibat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana APBDes.

R diamankan pihak berwajib usai kedapatan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana APBDes senilai Rp437 juta.

Baca juga: Bupati Sri Mulyani Minta Pedagang Pasar Gedhe Segera Buka Lapaknya: Maksimal September Akhir

Menyikapi hal tersebut, Bupati Klaten, Sri Mulyani terkejut dengan kejadian tersebut.

"Ini ngawur kalau menurut saya," tegasnya.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada, Bupati Sri Mulyani mengingatkan, bahwa handphone bisa menjadi pisau bermata dua.

"Sekarang itu handphone bisa menjadi berkah atau menjadi musibah (tergantung pemakainya), karena (handphone) itu (untuk) judi online."

"(Judi) Itu tidak terasa dan asyik, tapi ternyata sampai menyelewengkan anggaran Desa itu kan sangat tidak baik," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada semua pengguna anggaran menjadi pribadi yang bertanggungjawab.

"Semoga ini menjadi catatan kita bersama, terutama teman-teman kepala desa dan jajarannya untuk berhati-hati dalam melaksanakan (penggunaan) APBDes," ucapnya.

Atas kejadian tersebut ia merasa prihatin, dan berharap kejadian serupa tak terjadi lagi.

"Ikut prihatin dan ini tentunya menjadi perhatian kita,"

"Jangan sampai ada desa-desa yang lain mengikuti hal serupa, karena sanksinya (hukumannya) di penjara," tegasnya.

Menambahkan, Sekertaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono juga turut memberikan himbauan kepada semua jajaran perangkat desa lantaran dana yang dikelola desa setiap tahun terus meningkat.

Baca juga: Bupati Sri Mulyani Blusukan di Pasar Gedhe Klaten, Soroti Kios-kios yang Belum Dioperasikan Pedagang

"Kami sampaikan bahwasanya terkait dengan pengelolaan keuangan desa, nyuwun tulung (minta tolong) agar dilaksanakan sebagai mana mestinya."

"Selain besarnya anggaran yang dikelola desa, juga saat ini semua lapisan masyarakat ikut mengawasi," tegasnya.

"Dikelola sebagai mana mestinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang itu harus segera dipenuhi," imbuhnya.

Kedepan, pihaknya akan meminta Inspektorat dan Dispermasdes untuk terus melakukan pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. (*/adv)