Pengamat Ungkap Peluang PDIP Gabung Prabowo-Gibran, Sarankan jadi Oposisi Lebih Menguntungkan

TRIBUNSOLO.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyampaikan putusan sidang Sengketa Pilpres 2024.

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menjadi capres-cawapres terpilih 2024.

Kini setelah putusan MK tersebut, muncul pertanyaan seputar arah politik PDI Perjuangan (PDIP).

Mungkinkah partai berlogo banteng moncong putih itu bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Baca juga: Elite PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Sudah Tak Jadi Bagian dari PDIP, Gibran: Dipecat Ya Nggak Apa-Apa

 PDIP diketahui adalah partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 hingga mengajukan gugatan ke MK mengenai hasil Pilpres 2024.

Namun, seluruh gugatan mereka mengenai hasil Pilpres tersebut ditolak oleh MK.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli pun menilai bakal ada kontraproduktif jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apalagi selama beberapa waktu belakangan, PDIP kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses Pemilu 2024 ini hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan Amicus Curiae ke MK.

“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Baca juga: PKS Pastikan Tak Akan Usung Anies di Pilgub DKI, Alasannya Sudah Jadi Tokoh Nasional

Oleh karenanya, Lili menganggap akan menjadi sangat ironi jika PDIP memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Menjadi ironis ketika kemudian setelah pasca putusan MK ini, PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi akan menjadi kontraproduktif,” katanya.

Lili juga mengatakan, PDIP tak mempunyai nilai jual yang tinggi jika bergabung pemerintahan lima tahun ke depan.

“Ketika PDIP menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu pada masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.

“Yang kemudian PDIP menjadi pemenang, terus kandidatnya terpilih menjadi presiden." 

"Jadi ada nilai jualnya, ketika PDIP bergabung (pemerintah Prabowo-Gibran) nggak ada lagi nilai jualnya,” tegas Lili.

(*)