Peringati Hari Otda ke-28, Sekda Jateng Dorong Inovasi Kebijakan Menuju Ekonomi Hijau

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong komitmen semua pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota menerapkan kebijakan dan inovasi menuju ekonomi hijau.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, usai upacara peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah (Otda) bertema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat” di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024.

"Tema ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jateng untuk menuju ekonomi hijau," kata Sumarno.

Sumarno berharap, momentum Hari Otda ini menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah punya wewenang untuk menyelesaikan masalah.

Oleh karenanya, dalam membuat kebijakan agar selalu mempertimbangkan sisi lingkungan.

"Termasuk di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah yang begitu berat bebannya, ini adalah salah satu dampak lingkungan, karena kurang memperhatikan ekonomi hujau," katanya.

Baca juga: Lantik PPIH Embarkasi Solo, Sekda Jateng Minta Petugas Berikan Pelayanan Terbaik ke Jemaah Haji

Menurutnya, kondisi tersebut butuh kebijakan dan terobosan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab tak sedikit kerusakan lingkungan disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang ada di pemerintah daerah maupun pusat.

"Kami berharap di Hari Otonomi Daerah ini, komitmen dan ketegasan bersama menegakan perda, peraturan tata ruang dan wilayah, dan sebagainya," kata Sumarno.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya menyampaikan, dalam konteks ekonomi hijau, kebijakan desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

"Seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata," kata Tito.

Dikatakan dia, perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan yang bernilai manfaat. (*)