Cara Bupati Klaten Sri Mulyani Turunkan Angka Kemiskinan, Dorong Graduasi Mandiri KPM PKH

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani mentargetkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) mendorong Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai graduasi sejahtera mandiri.

Graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.

Bantuan PKH sebagai salah satu program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial KPM, dengan adanya bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM.

Diungkapkan Kepala Dinsos P3APPKB Klaten Puspo Enggar Hastuti bahwa pada tahun 2023 terdapat 93 KPM PKH mencapai graduasi sejahtera mandiri, kemudian terdapat 92 KPM PKH mencapai graduasi sejahtera mandiri sampai dengan bulan April 2024.

Lebih lanjut, Puspo mengungkapkan, saat ini tercatat KPM PKH di Klaten terdapat 57.708 KPM.

Ia menegaskan bahwa angka tersebut akan terus ditekan, sebagai upaya penurunan angka kemiskinan di Klaten.

“Dari dinas selalu menekankan pada koordinator kabupaten dan pendamping PKH, sekiranya KPM yang dirasa sudah mampu, untuk rela graduasi."

"Tetapi itu memang tidak mudah,” tegas Kepala Dinsos dan P3APPKB Klaten.

Lebih lanjut ia mengungkapkan apa yang menjadi kendala banyak KPM enggan graduasi sejahtera mandiri.

Ia menyebut ada kekhawatiran dari KPM, khususnya perihal jaminan kesehatan yang selama ini mereka peroleh.

"KPM ini sebetulnya tidak masalah graduasi namun yang mereka khawatirkan adalah kehilangan jaminan kesehatan (Kartu Indonesia Sehat)," jelasnya.

Puspo menambahkan, sejatinya KPM itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi jika diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan untuk satu keluarga, mereka merasa keberatan.

Baca juga: Malam Ini, Bupati Sri Mulyani Ikut Nobar Laga Indonesia Vs Uzbekistan di Alun-alun Klaten

"Tapi kami juga meyakinkan masyarakat dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan bahwa selama mereka memenuhi syarat menerima, KIS itu tidak akan hilang," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sri Mulyani kembali menyinggung soal angka kemiskinan yang terus ia upayakan agar segera turun.

Salah satunya mendorong KPM PKH mencapai graduasi sejahtera mandiri.

Hal itu ia sampaikan didepan pendamping KPM PKH dan jajaran Dinsos P3APPKB di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, pada Sabtu (27/4/2024).

Pada kesempatan itu, Bupati Sri Mulyani secara simbolis memberikan apresiasi kepada 5 KPM PKH yang mencapai graduasi sejahtera mandiri dengan pemberian sertifikat penghargaan dan bingkisan.

Ada sejumlah faktor yang membuat KPM PKH keluar dari kepersertaan bantuan sosial tersebut secara sukarela.

Tiga diantaranya dinyatakan lulus setelah memiliki usaha setelah mendapatkan uang ganti rugi tol. Sementara dua lainnya dinyatakan lulus setelah memiliki warung makan serta memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta.

"Saya memberikan apresiasi beberapa ibu yang telah lulus dari KPM PKH, ini sekaligus menjadi contoh untuk kita dan warga masyarakat kita yang lain," ujarnya bangga.

"Dimana mereka berani keluar dari zona tidak mampu, mereka berusaha dan saat ini mereka sudah masuk ke golongan orang mampu," lanjutnya.

Dengan capaian tersebut, Bupati Sri Mulyani menilai bahwa strata ekonomi KPM tersebut telah lebih baik.

Untuk itu, Bupati Sri Mulyani berharap dapat menjadi motivasi warga lainnya agar mencapai hal serupa.

"Semoga ini bisa menjadi contoh yang lainnya," tegasnya.

Dimata Bupati Klaten Sri Mulyani, emak-emak sebagai ibu rumah tangga tak hanya sekadar piawai dalam mengurus keperluan rumah tangga saja.

Menurutnya, emak-emak juga miliki potensi lebih di lain hal, khususnya dalam mengangkat derajat perekonomian keluarga.

Melihat potensi tersebut, Bupati Sri Mulyani ajak emak-emak ikut menurunkan angka kemiskinan yang di Klaten.

Hal tersebut diungkapkan saat mengikuti halal bihalal yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Klaten pada Sabtu (27/4/2024).

"Bahwa ibu-ibu tidak hanya ibu rumah tangga, tapi mereka juga mempunyai kekuatan untuk menopang keuangan keluarga melalui usaha rumah makan, jualan online atau kegiatan lainnya," ungkapnya

"Dimana berkat kerja sampingannya ini bisa ikut menopang kebutuhan keluarga," lanjutnya. (*)