Info Karanganyar

Pemkab Karanganyar Jateng Ikut Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024 dari Kemendagri RI

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, Senin (22/7/2024).

Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Adi Surya Samodra
TribunSolo.com / Dok Diskominfo Kabupaten Karanganyar
PJ Bupati Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi dan jajaran Forkompinda, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dari Kemendagri RI via Zoom Meeting, Senin (22/7/2024) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, Senin (22/7/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar bersama jajaran Forkompinda mengikuti rapat via zoom meeting di Ruang SIC, Kantor Diskominfo, Setda, Kelurahan Cangakan, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar.

Rapat reguler mingguan yang diadakan secara virtual tersebut dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin Menteri Dalam Negeri.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretariat Jendral dalam Negeri, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), Kasatgas Pangan Polri, Perwakilan Panglima TNI, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementrian Pertanian, Kepala Koordinator Pangan, Koordinator III JAMDATUN, dan pejabat Gubernur, Bupati, serta Walikota.

Tujuan dari rapat ini adalah pengendalian inflasi pangan tahun 2024.

Baca juga: Pj Bupati Timotius Hadiri Pelantikan Pengurus Askab PSSI Kabupaten Karanganyar Periode 2024-2028

Dalam rapat ini, dilakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil serta dorongan untuk mencari terobosan kreatif dalam menghadapi lonjakan inflasi.

Khususnya terkait dengan harga cabai rawit, beras, minyak goreng, daging ayam ras, cabai merah.

Digelarnya acara inimenegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang diambil guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepada satgas Polri dan Kejaksaan untuk mengambil langkah hukum, apabila terjadi manipulasi harga yang sudah diketahui Bulog, namun tidak diintervensi atau diinterpretasikan secara salah.

"Pejabatnya juga sebaiknya dievaluasi agar kita dapat bekerja yang terbaik untuk masyarakat," kata Tomsi.

Dalam rapat tersebut, Tomsi berharap yang berkaitan dengan beras dan minyak goreng, 43 persen minyak goreng dan 30 persen beras, harus dapat diatasi dengan baik.

Menurutnya, stok kita cukup semuanya, dan perlunya kewaspadaan terhadap penurunan harga di tingkat petani perihal harga nasional pokok pangan dan strategis tingkat konsumen seperti halnya harga minyak goreng, harga beras, harga cabai, dan lain sebagainya.

"Mudah-mudahan Kementerian Perdagangan dan Bulog segera melakukan konsolidasi lebih dalam, juga berkaitan dengan stok-stok yang kemungkinan direm dengan memanfaatkan situasi," ujar Tomsi

(*/ADV)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved