DPRD Singgung Peran Pemkab Klaten yang Aktif Atasi Kebutuhan Akses Pendidikan Siswa di Kemalang

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM KLATEN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, Marjuki, dorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berperan aktif dalam mencarikan solusi atas kesulitan siswa di Kecamatan Kemalang dalam mendapatkan sekolah untuk memenuhi hak pendidikannya sebagai generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Marjuki setelah mendengar kesulitan siswa asal Kecamatan Kemalang dan sekitarnya dalam mendapatkan sekolah untuk jenjang SMA lantaran keterbatasan jumlah rombongan belajar (rombel).

Baca juga: Ketua DPRD Klaten Harapkan RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu Jadi Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat

"Saya kira pemerintah wajib mengambil peran lewat Dinas Pendidikan (Klaten) mengambil peran aktif dalam merespon kejadian ini, agar kemudian tidak ada anak bangsa yang tertinggal atau tidak tertunaikan hak pendidikannya," jelasnya saat ditemui TribunSolo.com.

"Jadi semua anak bangsa harus (memiliki kesempatan) pintar," tegasnya.

Menurutnya Pemkab Klaten harus berani mengambil sikap, pasalnya sikap tersebut berimbas pada masa depan anak bangsa.

"Pemerintah harus siap untuk mempersiapkan masa depan bangsa dengan mendidik anak-anak kita," ungkap Marjuki.

"Jadi pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus proaktif untuk mengambil sikap, jadi tidak kaku pada koridor (kewenangan) yang membatasi mereka, tetapi fokus pada kebijakan yang harus ditunaikan. Sehingga semua anak-anak kita terpenuhi hak-haknya dalam mengikuti pendidikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, sepekan sebelumnya Pemkab Klaten telah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah.

Itu dilakukan guna mengakomodir kebutuhan rombongan belajar (rombel) tambahan untuk pelajar Kelas Jauh Kampus Dua SMA Negeri 1 Karangnongko, Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Klaten.

Pasalnya dengan banyaknya lulusan SMP di wilayah tersebut, membuat sebagian besar dari mereka belum mendapat akses pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

Sebagaimana diketahui kelas jauh pada penerimaan peserta didik baru (PPBD) 2024 hanya bisa menerima satu kelas atau 36 siswa. Padahal jumlah pendaftar disekolah jauh telah mencapai 130 orang.

Keadaan tersebut akhirnya jadi pendorong kuat bagi Sekda Jajang secara intensif melakukan komunikasi tersebut.

"Saat ini kami masih komunikasikan, jadi nanti (keputusannya) seperti apa semua tergantung provinsi. kalau dari provinsi kemarin kelihatannya juga masih sulit untuk merealisasi itu (penambahan rombel) dengan berbagai argumennya," jelasnya.

Baca juga: Jelang Hari Jadi ke-220 Klaten, Bupati Sri Mulyani Anjangsana ke Bupati ke-13 Klaten, Sampaikan Ini!

Diungkapkan Jajang komunikasi tersebut terus dilakukan lantaran jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah.

"Kewenangan (SMA) ada di provinsi, jadi yang bisa menentukan provinsi, kita dorong ndak apa-apa," imbuhnya

"Pemerintah desa kemarin mengajukan ada penambahan rombel (rombongan belajar) untuk kelas jauh. Tapi sekali lagi kewenangannya ada di provinsi apakah ada kendala atau tidak, terkait penambahan rombel ada di Provinsi," tegasnya.

Dirinya menerangkan, komunikasi intensif terus dilakukan guna memastikan kebutuhan pendidikan warganya di Kecamatan Kemalang terpenuhi.

Jajang tak ingin, generasi penerus bangsa itu harus putus mengenyam pendidikan lantaran tak mendapatkan sekolah.

"Kita dorong bersama dengan desa ada kebutuhan itu, ya kita minta agar provinsi dapat merealisasikan," imbuhnya.

"Hanya (saja) provinsi pasti punya pertimbangan lain, apa pertimbangannya yang tahu provinsi. Hingga hari ini saya belum menerima keputusan apapun dari provinsi."

"Intinya kemarin kita sudah ajukan, kita dukung desa untuk mengajukan penambahan rombel itu cuma sekali lagi keputusan ada di sana, pertimbangan-pertimbangan teknisnya ada di provinsi gitu ya," tambahnya.

Diungkapkan jajang jika saat ini kelas jauh SMA Karangnongko sudah memiliki dua rombel.

Namun dengan jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas mengharuskan menambah satu rombel lagi.

"Total kemarin ada seratusan pendaftar, saat ini sudah ada dua rombel, sehingga butuh satu rombel lagi. Jadi permintaan satu rombel biar semua bisa tertampung masuk di sana," jelasnya.

(*/adv)