Rapat Paripurna DPRD Klaten Jateng: 7 Fraksi Sampaikan Pemandangan Raperda Perubahan APBD 2024

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - 7 Fraksi sampaikan pemandangannya terhadap penjelasan Bupati Klaten Sri Mulyani atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran (TA) 2024, pada Kamis (2/8/2024).

Hadir langsung pada kesempatan tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Klaten Jajang Prihono hingga bersama jajaran Pimpinan OPD Kabupaten Klaten dan tamu undangan lainnya.

Secara bergantian 7 fraksi DPRD Klaten mengirimkan perwakilannya guna memapaparkan pemandangannya di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Klaten saat Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Pemandangan Fraksi tersebut diawali oleh Fraksi PDIP yang diwakili oleh Much Hasyim.

Pihaknya menyebut APBD mempunyai peran yang sangat strategis dan berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan pemerintah gambaran tahapan berbagai program daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Dalam pandangannya pihaknya juga mencermati Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, kondisi ekonomi daerah yang masih dipengaruhi banyak hal.

Pihaknya melihat, dasar tersebut yang akhirnya mendorong Pemkab Klaten melalui Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Klaten TA 2024 dengan menyusun strategi dan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan Perubahan APBD kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dapat sejalan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini," ungkapnya.

"Sehingga Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera bisa terwujud," imbuhnya.

Tanggapan berbeda disampaikan perwakilan Fraksi Partai Golkar Basuki Efendi.

Baca juga: Bocoran dari Bupati Klaten Sri Mulyani, Ini 2 Lokasi yang Ditunjuk untuk Pembangunan Tugu Adipura 

Dalam pemandangan Fraksi Golkar, ia menyampaikan bahwa perubahan APBD Tahun 2024 ini memiliki makna yang sangat strategis sehingga harus dipastikan benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dan harapan dalam APBD Klaten Tahun 2024 ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

"Pertama perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum dan anggaran tahun 2024. Kedua keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit kerja, kegiatan dan jenis belanja," paparnya.

"Ketiga, adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selanjutnya (Pemkab Klaten dapat) mempertimbangkan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa," pungkasnya.

Untuk selanjutnya Fraksi Golkar berharap tetap selalu mengacu pada hakekat visi dan misi Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.

"Kemudian makna dari visi dan misi itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka berkaitan dengan hal ini erat hubungannya dengan langkah-langkah menuntaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, peningkatan perekonomian rakyat dan pendidikan. Hak besar inilah yang harus selalu menjadi prioritas dan sekaligus primadona pembangunan," pungkasnya.

Kemudian hal senada juga disampaikan Fraksi PKS yang dibacakan oleh Yudi B. Prabawa.

Pihaknya melihat adanya beberapa pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran yang cukup signifikan dalam pembahasan APBD Perubahan TA 2024, baik dari anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

"Namun demikian, Fraksi PKS tetap berharap agar setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengelola anggaran dalam mengelola APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024," ujarnya.

Menyinggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKS sangat mengapresiasi atas peningkatan yang masih dapat dipertahankan pada APBD Perubahan Tahun 2024 ini.

"Namun, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat signifikan, mohon dapat dijelaskan yang mendasari perubahan tersebut," ucapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal, Fraksi PKS memohon agar dilakukan upaya yang massif dari pemerintah daerah atas kepeduliannya terhadap nasib para petani.

"Di beberapa tempat belakangan ini, banyak petani yang mengeluh akan merebaknya hama tikus, sehingga beberapa kali mengalami gagal panen," lanjutnya.

Pihaknya berharap ada campur tangan langsung dari Pemerintah Daerah.

"Selain itu, mendorong peran serta BUMDes untuk membantu para petani dalam upaya penyediaan pupuk yang mencukupi, sehingga terwujud kemandirian pupuk bagi para petani di tiap-tiap desa di wilayah Kabupaten Klaten," imbuhnya.

Terakhir, dalam rangka melakukan efektifitas anggaran, Fraksi PKS mengharapkan Pemkab Klaten perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada stakeholder dan masyarakat.

"Selanjutnya Fraksi PKS meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekadar terserap, namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembanguan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat," pungkasnya. (*)