Beda Pendapat dengan Cak Imin, PDIP Tak Sepakat Hapus Pilkada Langsung, Ingatkan Soal Reformasi

TRIBUNSOLO.COM - Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditolak PDIP. 

Ini soal Pilkada yang harus diubah menjadi tidak langsung. 

Salah satunya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Penolakan ini datang dari Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun. 

Dia mengaku tak setuju kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung.

Amanat Reformasi

Komarudin mengatakan, pemilihan langsung merupakan bagian dari amanat reformasi.

Jadi, jangan sampai ini diabaikan begitu saja. 

"Sikap kami sudah jelas dari awal pemilihannya. Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dia membeberkan, PDIP termasuk partai yang konsisten menolak usulan ini. 

Bahkan, PDIP sudah menolak upaya mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita dari dulu ya, akhir masa jabatan Pak SBY kan mau ditarik, sikap kita tinggal dilihat kan, file-file di IT-nya kan tidak bisa hilang," ujar Komarudin.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, pemilihan langsung sudah menjadi bagian dari perubahan konstitusional pascareformasi.

Oleh karena itu, Komarudin menambahkan bahwa pelaksanaannya harus terus dijaga dan tidak diganggu oleh wacana yang mundur ke belakang.

"Nah kalau kita merubah konstitusi untuk pemilihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?" ucapnya.