Upaya Atasi Kekeringan di Lereng Merapi, Pemkab Klaten Gaet CSR untuk Atasi Krisis Air

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Kekeringan bukan cerita baru bagi warga lereng Merapi di Kabupaten Klaten. 

Saat kemarau datang, deretan desa di Kecamatan Kemalang seperti Sidorejo, Tegalmulyo, Tlogowatu, hingga Kendalsari kembali harus berjibaku dengan persoalan yang sama, yakni air bersih yang tak kunjung mudah diakses.

Situasi ini memacu Pemerintah Kabupaten Klaten terus bergerak. 

Pada Minggu (3/8/2025), Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan komitmennya untuk mengurai permasalahan tersebut secara sistemik, bukan sekadar solusi darurat musiman.

“Kalau untuk yang di atas (wilayah lereng Gunung Merapi) Insyaallah kita akan kerja sama dengan BUMD,” ungkap Hamenang. 

“Kita juga akan memohon CSR-nya dengan beberapa perusahaan (lain), agar kemudian bisa ada air di atas," Ia menambahkan. 

Langkah kolaboratif itu sudah mulai disusun. Salah satu contoh adalah pengajuan proposal pemanfaatan sumber air dari Umbul Bebeng di Kabupaten Sleman. 

“Kita sudah ajukan (CSR) dengan presentasi antara nanti Tirta Investama atau dari Bank Jateng,” jelasnya.

Pola ini akan dijadikan model kerja sama berkelanjutan.

“Yang lain-lainnya polanya nanti seperti itu,” tambahnya. 

Hamenang menyebut bahwa pihaknya telah meminta OPD menyusun skema perencanaan, dengan sumber pendanaan campuran antara APBD dan CSR perusahaan.

Namun, upaya membangun sumur di daerah-daerah kering itu kerap berakhir tanpa hasil. 

“Beberapa kali sudah mencoba membuat sumur tidak berhasil,” ucapnya. 

Ia tak menampik bahwa kendala utamanya adalah biaya.

Baca juga: Festival dan Lomba Burung Kicau Bupati Cup Klaten 2025, Bupati Hamenang Harap Ada Dampak Ekonomi

“Ya memang biayanya cukup besar ketika mau membuat sumur dan itu juga tidak mudah," ungkapnya.

Alternatif teknis berupa penarikan air dari wilayah bawah tengah dikaji. Tapi kembali lagi, soal anggaran menjadi pertimbangan utama. 

“Ini biayanya juga cukup besar, untuk itu kemudian harus ada gotong-royong antara APBD dengan pihak ketiga,” imbuhnya.

Sebagai pejabat baru yang menjabat di tahun pertama, Hamenang mengakui komitmen CSR dari sektor swasta masih dalam tahap penjajakan. 

“Saya juga belum bisa mengambil kesimpulan. Yang penting kami berusaha terlebih dahulu. Semoga nanti ke depan beliau-beliau bersepakat,” harapnya.

Hamenang menekankan bahwa bentuk dukungan CSR ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan investasi lingkungan hidup jangka panjang. 

“Karena ini yang namanya CSR untuk lingkungan dan ini benar-benar untuk lingkungan nantinya,” katanya.

Di sisi lain, status darurat kekeringan belum dikeluarkan secara resmi oleh Pemkab Klaten. 

“Belum, belum, belum. Masih kita evaluasi,” ujar Hamenang. 

Namun, upaya penanganan darurat terus dilakukan, termasuk dropping air bersih ke wilayah terdampak. 

“Seperti biasanya kita dropping air bersih. Alhamdulillah dari sektor swasta juga support luar biasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Klaten Syahruna menyampaikan, bahwa kegiatan dropping air akan dimulai Senin (4/8/2025), dengan peluncuran resmi dari Pemda yang akan dipimpin langsung oleh Bupati.

“Besuk dropping air beberapa desa di Kecamatan Kemalang, startnya dari Pemda dan dilepas Mas Bupati Hamenang,” ujar Syahruna.

Empat desa yang tercatat sebagai penerima bantuan air bersih adalah Sidorejo, Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Kendalsari. Semua berdasarkan surat resmi dari kepala desa masing-masing.

Tahun ini, BPBD menganggarkan 1.000 tangki untuk kebutuhan dropping air. Namun jumlah tersebut bisa mengalami penyesuaian. 

“Kemungkinan tahun ini akan berkurang, salah satunya karena musim kemarau basah,” ungkapnya. Meski hujan tetap turun, intensitasnya kecil dan tidak merata.

Selain itu, ia menambahkan, beberapa titik sudah mendapatkan suplai dari PDAM dan sumur baru yang dibangun Dinas PUPR. Hal ini sedikit mengurangi beban distribusi air. (*)