Dari Solo ke Jakarta, Jokowi Beri 2 Jempol untuk Prabowo Usai Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan acungan dua jempol kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam momen hangat usai Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Momen ini terekam kamera dan disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen, ketika Prabowo menyapa para tamu undangan usai menyampaikan pidato kenegaraan perdananya sebagai presiden.

Salah satu yang ia sapa adalah Jokowi, yang tampak memberikan dua jempol sekaligus kepada Prabowo, simbol apresiasi atas pidato dan transisi pemerintahan yang tengah berlangsung.

Baca juga: Tolak Klaim Jokowi Soal Pesanan 6000 Unit Esemka, Penggugat di Solo : Populasinya Tak Sampai 20

Keduanya terlihat berbincang sejenak dalam suasana penuh keakraban, mencerminkan hubungan yang baik antara dua pemimpin yang sebelumnya bersaing dalam dua pemilihan presiden.

Selain menyapa Jokowi, Prabowo juga menghampiri Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mereka tampak berbicara sambil berjabat tangan dengan hangat.

SBY bahkan sempat memegang bahu Prabowo, memberi gestur dukungan dan semangat atas tugas barunya sebagai kepala negara.

Baca juga: Jokowi di Solo Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Duduk di Samping SBY

Tak hanya itu, Prabowo juga menyempatkan diri menyapa tamu undangan lainnya, termasuk istri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid, serta Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, kepada siapa ia memberikan salam hormat.

Pidato Prabowo: Transisi Kekuasaan Berjalan Lancar dan Penuh Kehormatan

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya transisi kekuasaan yang damai dan demokratis. Ia menyampaikan bahwa proses peralihan dari Jokowi ke dirinya berlangsung dengan baik, tanpa gejolak, dan menunjukkan kedewasaan politik bangsa.

“Saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik,” kata Prabowo di awal pidatonya.

Ia juga menegaskan bahwa transisi yang berjalan mulus ini mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia telah matang dan kuat.

Baca juga: Cerita Tom Lembong Dikirimi Hampers Jokowi & jadi Tamu di Solo, Curiga Renggang karena Dukung Anies

“Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” ujarnya.

Selain Jokowi dan SBY, sejumlah tokoh nasional hadir dalam sidang tahunan tersebut

Namun, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak tampak dalam acara tersebut.

SBY hadir didampingi putra-putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Apa Itu Sidang Tahunan MPR?

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun sebagai bagian dari tradisi ketatanegaraan di Indonesia.

Pada sidang ini, semua ketua lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan laporan hasil kerja selama satu tahun terakhir kepada masyarakat luas.

Ketua lembaga negara yang hadir meliputi Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), hingga Komisi Yudisial (KY).

Masing-masing lembaga menyampaikan laporan kinerjanya yang menjadi bahan evaluasi dan catatan publik.

Menurut laman resmi MPR, laporan kinerja ini berbeda dengan laporan pertanggungjawaban yang biasa dikenal pada era Orde Baru.

Sidang tahunan kini bersifat lebih transparan dan terbuka, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi langsung mengenai capaian dan langkah kerja lembaga-lembaga negara.

Tradisi Sidang Tahunan MPR ini dinilai sangat positif dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Rakyat tidak hanya mendengar laporan dari Presiden, tetapi juga dari lembaga-lembaga negara lainnya yang berperan penting dalam menjalankan fungsi negara.

Selain itu, hanya MPR yang memiliki fungsi permusyawaratan sehingga menjadi satu-satunya lembaga yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan sidang tahunan yang bersifat mengakomodasi laporan semua pimpinan lembaga negara.

Dengan mekanisme ini, diharapkan terwujud pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.

(*)