TRIBUNSOLO.COM, NUNUKAN - Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menunggak pembayaran kepada pihak RSUD Kabupaten Nunukan.
Akibatnya, operasional RSUD Nunukan terancam terganggu.
Kepala RSUD Nunukan Dulman mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan selama dua bulan terakhir mencapai Rp 6 miliar.
“Klaimnya itu bulan 6 dan bulan 7, itu ada sekitar Rp 6 miliar,” ujarnya, Jumat (07/09/2018).
• VIDEO - Kemeriahan Hari Kedua Gelaran SIPA 2018 di Benteng Vastenburg
Menurut Dulman, keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan akan membuat RSUD Nunukan mengalami kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan lainnya.
“Dalam satu minggu ini nanti akan kekurangan obat, kekurangan BHP, dan kekurangan regen untuk kebutuhan laboratorium,” imbuhnya.
Defisit anggaran
Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Nunukan Idham Khalid mengakui jika pihaknya masih menunggak klaim hingga Rp 6 miliar.
• Hari Ini, Bupati Juliyatmono Hadiri Festival Sendang Plesungan Gondangrejo Karanganyar
Dia menjelaskan, secara global BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sehingga kendala pembayaran klaim merupakan persoalan nasional.
Sebab pelunasan masih menunggu kucuran dana dari pusat.
"Kami sudah terima klaim dari RSUD, kami verifikasi, tinggal menunggu saja anggaran yang di-drop (pemerintah) pusat, kami komitmen bayar," ujarnya. (Kompas.com/Sukoco)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPJS Kesehatan Menunggak Bayar Rp 6 Miliar, RSUD Nunukan Terancam Kehabisan Obat"