Baca tanpa iklan
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyebut tak bergabungnya Partai Demokrat dan PAN dengan koalisi Prabowo-Sandiaga pascapilpres 2019 bukanlah pengkhianatan.
Apalagi bila nantinya kedua partai tersebut menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin.
Menurutnya, perpindahan dukungan suatu partai merupakan hal wajar dalam politik.
"Kalau Demokrat dan PAN tidak gabung ke koalisi Prabowo, maka itu bukan sesuatu pengkhianatan karena sistemnya koalisi dalam UU hanya saat Pilpres," ujar Basarah, di Gedung DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).
Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, ia menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, koalisi hanya terbentuk saat pengusungan capres-cawapres.
• Temui Jokowi, AHY: Ini Silaturahmi Keluarga SBY dengan Keluarga Jokowi
Sehingga ia menilai koalisi hanya dilakukan hingga pemilu usai. Setelahnya, Basarah menyarankan agar semua pihak dapat bersatu kembali membangun Indonesia.
"Jangan terjebak polarisasi jadi pembangunan susah jalan," ucapnya.
Wakil Ketua MPR itu memberikan contoh koalisi PDI Perjuangan dengan partai Gerindra yang hanya berlangsung saat Pilpres 2009 berlangsung.
Pasca-Pilpres 2009 usai, kedua partai ini pun berjalan sendiri-sendiri dan tak kembali bersatu dalam koalisi.
"Dulu PDIP kerjasama dengan Gerindra calonkan Prabowo dan Bu Mega, saat kalah kami nggak bangun oposisi di parlemen, kita jalan sendiri-sendiri. Kita nggak kenal pola oposisi melanjutkan dari Pilpres," tandasnya. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sebut Wajar Jika Demokrat dan PAN Beralih Dukungan, PDIP : Kata UU Koalisi Hanya saat Pilpres"