Baca tanpa iklan
TRIBUNSOLO.COM - Sejumlah Fraksi Partai Politik menolak usulan jika kantor DPR RI dijadikan Rumah Sakit Darurat (RSD) pasien Covid-19.
Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mereka tak setuju halaman dan Gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19, seperti usulan Fraksi Partai Demokrat.
Sebab, DPR tidak tutup selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, usulan Demokrat terkesan hanya berusaha mencari simpati publik.
"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja."
"Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika."
"Kalau DPR dijadikan RS darurat, di mana mau berkantor? Kan DPR tidak tutup 100 persen."
"Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews, Sabtu (10/7/2021).
Baca juga: Ambyar! Organ Tunggal Gagal, Hiburan saat Pesta Nikah di Grogol Sukoharjo Tercium Satgas Covid-19
Baca juga: PPKM Darurat, Persis Solo Tetap Gaspol Latihan Tertutup, Protokol Kesehatan Covid-19 Ketat
Baca juga: Jangan Khawatir, Begini Solusi Jika Tidak Mendapat SMS dari 1199 Setelah Vaksin Covid-19, Cek Disini
Baca juga: Siapa Dokter Lois Owien, Sosok yang Viral karena Tak Percaya Covid-19, Kini Ditangkap Polisi
Sebenarnya, kata Awiek, Komisi VI DPR sudah membicarakan soal RS darurat dengan Pertamedika sebagai holding rumah sakit.
Dia mengungkapkan, RS darurat dapat memanfaatkan hotel-hotel yang kini sedang sepi pengunjung.
Awiek mengimbau agar usulan seperti yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat, sebaiknya disampaikan dalam rapat atau forum resmi, bukan di media sosial.
"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan Pertamedika holding RS."
"Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung, daripada membangun baru."
"Kami sampaikan secara resmi di rapat, bukan di luaran."
"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," paparnya.
Partai Golkar juga menolak usulan Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPR harus tetap bekerja dan menjalankan tugas pokoknya di tengah pandemi.
"Menurut saya, DPR harus tetap menjalankan tugas kenegaraannya sebagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi," ujar Ace ketika dihubungi Tribunnews, Sabtu (10/7/2021).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, di saat krusial seperti ini, DPR justru harus berkontribusi untuk rakyat, dengan memastikan kinerja pemerintah agar lebih baik lagi.
Menurutnya, usulan Fraksi Partai Demokrat justru berpotensi mengganggu kinerja, tugas pokok, dan kontribusi DPR dalam penanganan pandemi.
"Di tengah pandemi Covid-19 ini, justru DPR harus turut berkontribusi sesuai dengan tupoksinya terhadap penanganan Covid-19."
"Dengan cara memastikan agar kinerja pemerintah lebih baik lagi dalam penanganan Covid-19."
"Oleh karena itu, usulan itu jangan justru membuat kinerja DPR tidak dapat menjalankan tugas dan pokoknya," tegas Ace.
Usulan Partai Demokrat
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya mempersilakan halaman dan Gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19.
Hal ini disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter-nya @Andiarief__, Jumat (9/7/2021).
"Fraksi Partai Demokrat mempersilakan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan covit," tulis Andi Arief, yang telah dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (9/7/2021).
Andi mengatakan, DPP Partai Demokrat mendukung upaya tersebut, mengingat keterbatasan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit guna menampung pasien Covid-19.
"DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan Partai lain juga setuju," tambah Andi Arief.
Adapun cuitan Andi Arief itu merespon cuitan dari koleganya di Partai Demokrat, yakni Benny K Harman, di akun @BennyHarmanID.
Dalam cuitan Benny, Benny mengusulkan agar halaman dan Gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat, jika rumah sakit sudah penuh.
"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat."
"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain? #Liberte!" cuit Benny K Harman, Jumat (9/7/2021).
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Demokrat Usul Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, PPP: Terus DPR Mau Berkantor di Mana?