Berita Solo Terbaru
Ganjar Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi e-KTP, Rudy : Politis, Elektabilitas di Pilpres Tinggi
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo ikut menanggapi kabar terbaru soal Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK.
Penulis: Fristin Intan Sulistyowati | Editor: Asep Abdullah Rowi
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Fristin Intan Sulistyowati
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo ikut menanggapi kabar terbaru soal Ganjar Pranowo.
Di mana Gubernur Jawa Tengah itu yang dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi e-KTP oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi.
Rudy mengaku tidak ada masalah dengan langkah pelaporan tersebut.
"Dinamika politik seperti ini, namun saya juga sangat setuju kalau ada lembaga anti korupsi atau apa pun namanya yang melaporkan siapa pun," kata Rudi kepada TribunSolo.com, Jumat (7/1/2022).
"Mohon dalam penanganannya nanti KPK, ditangani sampai ke akar-akarnya," jelas dia.
Hanya saja lanjut Rudy, pelaporan tersebut terkesan menjadi penghalang dari Ganjar Pranowo jika akan mengikuti Pencalonan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sekarang Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi untuk capres, sehingga saya menanggapi secara sederhana itu," terang dia.
Dia mengaku setuju, tetapi pelaporan harus ke semua dengan cacatan bahwa ada bukti-bukti yang autentik bahwa mereka ini terlibat dalam tindak pidana korupsi.
"Yang dilaporkan jangan hanya yang masa lalu tapi massa sekarang juga," jelas dia.
Baca juga: Daftar Pejabat Hadiri Groundbreaking Rel Layang Joglo Solo : Dari Ganjar hingga 2 Menterinya Jokowi
Baca juga: Pasangan Gibran-Kaesang Disebut Cocok Jadi Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024, Begini Reaksinya
Rudy juga mengaklaim pelaporan ini bisa dikatakan sarat dengan muatan politik, sehingga Rudy meminta KPK untuk bersikap seleksif.
"Itulah namanya politis, dikatakan namanya politis juga bisa, tidak bermuatan politis juga boleh-boleh saja," ujarnya.
Meski demikian, Rudy juga percaya kasus tersebut telah tuntas sebelum Ganjar Pranowo mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Tapi yang jelas kenapa bukan saat Pak Ganjar pencalonan gubernur, sehingga KPK sendiri harus bertindak detail menyikapi ini terutama mengumpulkan data-data," ujar Rudy
"Bila itu tindakan masa lalu ya mestinya sudah selesai kemarin-kemarin," kata dia.