Berita Solo Terbaru

Nama Ganjar Dikaitkan dengan Gubernur yang Disindir Puan Maharani, Ini Kata FX Rudy

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sosok Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Beberapa waktu terakhir ini ramai pembicaraan soal curhat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. 

Curhatan tersebut terkait dengan ada Gubernur di daerah yang tidak menyambutnya saat blusukan ke daerah. 

Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disangkutkan dengan sindiran Puan tersebut.

Apalagi saat kunjungan Puan di Solo Raya, Ganjar sama sekali tidak terlihat. 

Baca juga: Daftar Gubernur dari PDI Perjuangan, Siapa yang Disindir Puan Maharani karena Tak Beri Sambutan?

Baca juga: Analisa Pengamat Bila Duet Ganjar-Puan Terwujud di Pilpres 2024, Sebut Sulit Menang, Ini Alasannya

Terkait nama Ganjar yang disangkutkan tersebut, Mantan Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo membela Ganjar. 

Rudy mengatakan, bila memang sosok yang dimaksud Puan itu adalah Ganjar, keduanya memiliki posisi yang berbeda. 

Ganjar berada di Posisi eksekutif dan Puan di legislatif. 

"Pak Ganjar sebagai Gubernur, sedangkan Puan Maharani ketua DPR RI, mereka berada di posisi berbeda saat ini, sehingga kalau disuruh jemput ya salah," kata Rudy kepada TribunSolo.com, Jum'at (11/2/2022).

Baca juga: Jawaban Gibran, Mengapa Puan Maharani yang Resmikan Pasar Legi Solo : Yang Penting Pedagang Senang

Rudy mengatakan, alasan yang kedua Ganjar Pranowo tidak terlihat saat Puan Maharani blusukan di Solo Raya karena tidak masuk struktural partai.

Dia menuturkan semua Bupati di Solo Raya merupakan ketua partai di masing-masing wilayahnya.

"Kalau pada saat (Puan) jadi menteri, Pak Ganjar pasti menjemput dong," ucap Rudy.

"Mungkin, kalau Gubernurnya mempunyai jabatan pengurus partai, tidak masalah, dijemput atau tidak tidak perlu dibesar-besarkan," ujar  Rudy. 

Curhatan Puan

Ungkapan kekecewaan disampikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani.

Puan Maharani ternyata merasa kesal dengan sikap seorang gubernur dan menganggap dirinya tidak dihargai.

Momen itu terjadi saat Puan Maharani turun ke daerah alias blusukan.

Namun, di tengah kunjungannya ke suatu daerah, Puan Maharani merasa dirinya tidak mendapat sambutan baik dari gubernur bersangkutan.

Ucapan kekecewaan pun disampaikan Puan Maharani ketika ia memberikan pidato.

Baca juga: Analisa Pengamat Bila Duet Ganjar-Puan Terwujud di Pilpres 2024, Sebut Sulit Menang, Ini Alasannya

Baca juga: Baru Lagi, Deklarasi Ganjar Pranowo-Puan Maharani untuk Pilpres 2024, Muncul dari Arek-arek Suroboyo

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulut, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.

Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur seperti itu.

Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.

"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan.

"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan udah pernah menang," tambahnya.

Ia mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.

"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan," sebutnya.

"Bikin kesel kan," kata Puan di hadapan kader PDI-P Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan pengurus struktur partai.

Spontan para kader mengatakan, "diganti".

Puan merespons dengan melempar senyum.

Dikatakannya, berada pada kursi sebagai Ketua DPR tidak bisa sendirian, ini butuh perjuangan.

"Ini perjuangan kita sebagai keluarga besar PDI Perjuangan, satu nasional dalam pileg dan pilpres itu. Karena Undang-undang menyatakan partai pemenang pemilu lah yang boleh atau berhak mempunyai Ketua DPR RI," paparnya.

Ia menuturkan, mendapatkan kursi Ketua DPR tidak mudah karena menguras energi luas biasa.

"Satu Indonesia loh. Artinya ini perjuangan kita semua bukan hanya saya sendirian," tuturnya.

Hal itulah yang membuat putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri tersebut bingung ada gubernur bersikap seperti itu.

"Begitu saya datang ngak mau menyambut gitu loh. Saya jadi bingung. Kayak nggak semangat gitu. Padahal harusnya jadi kebangaan loh, ada kebangaan, saya juga bangga kok datang sebagai Ketua DPR ke mana-mana," sebut Puan.

Di hadapan kader PDI-P Sulut, Puan mengingatkan kader pertainya menghindari ego atau ambis terlalu besar.

"Saya minta tolong jangan ada yang kemudian punya ego atau ambisi terlalu besar," pintanya. Dia pun mencontohkan, kader harus mengetahui ukuran baju masing-masing.

"Kita harus tahu ukuran baju kita. Kalau ukurannya S ya S, kalau ukuranya M ya M, kalau Large ya Large. Nggak boleh juga terlalu ketat dan juga longgar. Supaya apa? Supaya tahu diri. Jangan sampai teman makan teman," ungkapnya.

"Saya kadang-kadang suka nyelesin gitu, kalau apa kita udah mati-matian kerja berjuang untuk dia, tiba-tiba begitu jadi dia lupa sama kita," kata Puan Maharani.

Dalam rapat koordinasi itu, Puan mengaku bangga dengan apa yang dicapai PDI-P Sulut. Dia pun memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Sulut Olly Dondokambey, yang mampu membawa PDI-P menguasai Sulut.

"Makanya saya bilang kemajuan saat ini di kepemimpinanya Pak Olly. Saya lihat gitu, di mana kita dari merangkak sampai akhirnya bisa seperti ini," kata Puan.

Puan menyebut, di Sulawesi ini akhir-akhir ini jadi warna merah.

Dirinya yakin PDI-P bisa berkuasa saat ini karena soliditas partai.

"Pasti karena soliditas. Kunci daripada kemenangan itu adalah soliditas. Ada pemimpin yang bisa merangkul dan membuat semua itu satu barisan. Di situ saya lihat, di setiap tempat ada pimpinan kuat pasti itu kita satu barisan," ujarnya.

Sulut menjadi salah satu contoh yang bisa ditampilkan ke daerah lain bagaimana kepemimpinan eksekutif, legislatif dan partai bisa berjalan bersamaan.

"Ini yang saya sampaikan kepada Pak Ketua DPD, kalau bicara di tempat pertemuan kepala daerah sampaikan gimana caranya supaya itu bisa berjalan di semua tempat," kata Puan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Puan Curhat Ada Gubernur yang Tak Mau Sambut Saat Dirinya Turun ke Daerah"

 

 

Berita Terkini