Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah beberapa kali didorong oleh para relawan untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pemilu 2024 mendatang.

Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo mengingatkan untuk mempertimbangkan dengan matang.

"Mas Gibran kalau didorong betul menjadi cawapres mesti harus memahami betul kegiatan yang ada di wapres dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Rabu (16/8/2023).

Ia berharap kekalahan yang menimpa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilkada DKI 2017 tidak menimpa pada Gibran.

Waktu itu AHY-Sylvi kalah di putaran pertama. 

"Kalau Mas Gibran mau menjadi cawapres ternyata kompetisi tidak sesuai harapan, ini mungkin seperti yang terjadi AHY. Kemarin kan hanya keinginan Pak SBY aja toh untuk keluar dari TNI untuk menjadi Gubernur DKI," tuturnya.

Menurutnya, bisa saja pihak-pihak yang mendorong Gibran menjadi cawapres justru menjerumuskan ke suatu pertarungan di luar kemampuannya.

Baca juga: Gibran Tidak Diundang Konsolidasi PDIP Jateng, FX Rudy Tepis Isu Keretakan Internal

"Yang mendorong dan sebagainya ini kan saya memberikan asumsi dua saja. Ini mau menjerumuskan atau tulus Mas Gibran menjadi wapres. Karena masih menunggu gugatan MK. Semua tergantung Mas Gibran," ungkapnya.

Ia pun meminta Gibran untuk mempertimangkan secara matang dorongan ini.

Sebab, melihat usianya yang masih sangat muda perlu diperhitungkan kemana akan melangkah.

"Karena usianya masih sangat muda. Tapi bukan halangan bagi saya. Mendukung kalau beliau sudah mempertimbangkan masak-masak," jelasnya.

Ia juga tidak mempermasalahkan jika Gibran dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Bacapres Gerindra Prabowo Subianto.

Ia malah bangga sebagai warga Solo.

"Silakan mau berpasangan dengan siapa pun. Ndak ada persoalan bagi saya. Apalagi dari Solo. Sebagai rakyat Solo banggalah saya kalau proses pencalonannya tulus," terangnya.

Sedangkan mengenai urusannya sebagai kader PDIP, ia menyerahkan sepenuhnya pada DPP PDIP.

Tentu jika ia menjadi cawapres PDIP ia harus menyeberang dan menanggalkan statusnya sebagai kader PDIP yang telah memiliki calon sendiri.

"Kalau partai urusannya dengan DPP. Saya tidak punya kewenangan untuk itu," ujarnya. (*)