Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Di tengah adanya kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah berbeda. 

Pemerintah daerah setempat menegaskan tidak menaikkan tarif PBB-P2 tahun 2025.

Sebagai perbandingan, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen oleh pemerintah daerah memicu kemarahan warga. 

Banyak yang merasa keberatan dan menilai kebijakan tersebut membebani masyarakat.

Melihat informasi tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo, Richard Tri Handoko, menegaskan tidak ada kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di Sukoharjo.

"Penyesuaian yang terjadi belakangan ini murni merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit tahun 2023. Ini bukan kenaikan, tapi pembenahan perhitungan agar sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan sistem pajak yang berlaku," kata Richard, Kamis (7/8/2025).

Richard menjelaskan, akibat penyesuaian tersebut, ada wajib pajak yang nilai PBB-nya naik, namun tidak sedikit pula yang justru mengalami penurunan.

"Jadi ada yang naik, ada yang turun. Sekali lagi, ini bukan kenaikan tarif secara menyeluruh. Kami pastikan tidak ada kebijakan menaikkan PBB dari 40 persen ke 50 persen atau sejenisnya," tegasnya.

Bagi warga yang terdampak kenaikan akibat penyesuaian, BPKPAD Sukoharjo menyediakan fasilitas pengajuan pengurangan atau diskon pajak.

"Selama fasilitas stimulus masih tersedia dan wajib pajak memenuhi syarat, mereka bisa mengajukan permohonan pengurangan,” ujarnya.

Richard juga menegaskan target penerimaan dari sektor PBB tahun ini tetap di angka Rp45 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. 

"Penyesuaian ini hanya berdampak puluhan juta saja, tidak sampai mempengaruhi target keseluruhan," tambahnya.

Tak hanya itu, Pemkab Sukoharjo juga mulai menerapkan kebijakan baru PBB-P2 yang lebih berpihak kepada sektor pangan dan peternakan. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023, lahan produksi pangan dan ternak hanya dikenakan tarif PBB-P2 sebesar 0,07 persen.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung ketahanan pangan dan pengembangan peternakan,” kata Richard.

Untuk mendapatkan tarif khusus tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati Sukoharjo melalui BPKPAD, menyertakan Surat Keterangan Usaha dari Dinas Pertanian dan Perikanan, serta titik koordinat dan foto lokasi lahan.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 116 desa dan kelurahan di Sukoharjo yang berhasil melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Jumlah ini ditargetkan meningkat pada tahun 2025.

Naik 75 Persen

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar mengalami penyesuaian atau kenaikan tarif.

Penyesuaian tagihan PBB-P2 di Kabupaten dilakukan tak secara serentak atau secara bertahap.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan kenaikan tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar mencapai 75 persen.

"Tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar mengalami penyesuaian nominal dan dilakukan tidak serentak atau secara bertahap," kata Kurniadi, kepada awak wartawan, Kamis (7/8/2025).

Kurniadi, mengatakan dalam menyesuaikan PBB-P2, tergantung pada pemutakhiran nilai jual obyek pajak (NJOP), dimana dipengaruhi zona nilai tanah, harga pasaran dan pertumbuhan daerah. 

Baca juga: Sosok Sudewo Bupati Pati Viral Naikkan PBB 250 Persen: Lulusan UNS, Pernah Nyalon Bupati Karanganyar

Pihaknya telah menerjunkan petugas pemutakhiran data ke semua wilayah 17 kecamatan di Karanganyar. 

Ia tak memungkiri hasil penyesuaian PBB-P2 mengakibatkan tagihan ke wajib pajak naik antara 50-75 persen. 

"Tapi enggak serentak agar menghindari gejolak dan ada beberapa kecamatan yang belum disesuaikan, masih menggunakan perhitungan PBB-P2 lama," kata Kurniadi.

Dia mengatakan kenaikan tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar terjadi setiap tahun.

Ia mengatakan penyesuaian PBB-P2 telah berlangsung selama empat tahun terakhir dan lokus penyesuaian PBB-P2 di wilayah kecamatan. 

Baca juga: Sulitnya Serahkan Tagihan PBB dan Temui Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Ini Kata Linmas

Kurniadi mengatakan pendapatan penerimaan daerah dari PBB-P2 Kabupaten Karanganyar tahun 2024 terealisasi Rp 28 miliar. 

Adanya penurunan target PBB-P2 tahun ini diprediksi Rp 4 miliar karena adannya kebijakan bupati Karanganyar membebaskan kewajiban itu bagi warga miskin.

Dia mengatakan target pendapatan asli daerah lainnya mampu menutup kekurangan tersebut. 

Pada tahun ini PAD 2025 di bidang pajak bumi dan bangunan dipasang target Rp 26,5 miliar, dari tahun 2024 senilai Rp 27 miliar.

Sementara itu, jumlah SPPT PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar yang sudah tercetak tahun 2024 yaitu, 478.731 surat dengan nilai ketetapan, Rp 32,883 miliar.

"Tiap tahun kita lakukan penyesuaian tarif tertuju dua sampai tiga kecamatan, sampai sekarang sudah berlangsung selama empat tahun, tahun ini ada dua kecamatan yang disesuaikan, salah satunya Kecamatan Mojogedang," pungkas Kurniadi.

Apa Itu PBB dan PBB-P2? 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

PBB bersifat objektif, artinya yang dikenai pajak adalah objek (tanah/bangunan), bukan subjek (pemiliknya).

Sejak adanya desentralisasi fiskal, PBB kemudian dibagi menjadi dua kategori:

• PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan): untuk objek pajak di wilayah non-perkebunan, non-perhutanan, dan non-pertambangan. Pajak ini sekarang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda).
• PBB sektor lain (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan/PBB-P3): masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagaimana Cara Menghitung Tarif PBB dan PBB-P2?

Tarif PBB dan PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu nilai tertentu dari objek pajak, yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak.

Rumus umum penghitungan:

PBB terutang = Tarif x NJKP

Keterangan:

NJKP = NJOP - NJOPTKP

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak): harga pasar dari tanah dan bangunan.
NJOPTKP: nilai tidak kena pajak (ditetapkan pemerintah daerah, misal Rp10 juta).
Tarif PBB-P2: maksimal 0,3 persen dari NJKP (ditentukan oleh Perda masing-masing daerah).
Untuk PBB sektor lain (PBB-P3), tarif ditetapkan secara terpisah oleh pemerintah pusat.
 
Mekanisme Pembayaran PBB dan PBB-P2

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dikirimkan oleh pemerintah daerah setiap tahun kepada wajib pajak. Wajib pajak membayar sesuai jumlah terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pembayaran bisa dilakukan melalui:

• Bank yang ditunjuk (Bank BUMN/Daerah)
• Kantor Pos
• Online melalui e-commerce, mobile banking, atau loket pembayaran digital milik Pemda (misalnya aplikasi e-Samsat atau website Bapenda).

(*)