Sidang Paripurna DPRD Klaten, 7 Fraksi Sampaikan Pandangan Terkait RAPBD Klaten 2026

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten, menyampaikan pandangan terkait rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Klaten 2026 dalam sidang paripurna, Senin (6/10/2025). 

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo, Hariyanto, dan Widodo. 

Baca juga: Mas Bupati Hamenang Terima Audiensi Seniman Klaten, Berkomitmen Melindungi Para Seniman

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, serta jajaran Forkopimda turut hadir dalam sidang. 

Penyampaian pandangan fraksi, diawali dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Yudi Kusnandar. 

Dipaparkan olehnya, salah satu isu strategis yang membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat yaitu peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintah yang baik. 

"Pelaksanaan program prioritas pembangunan, diarahkan dalam rangka menstimulus roda perekonomian daerah," ujar Yudi Kusnandar. 

Dengan berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan APBD Kabupaten Klaten tahun 2026 dapat berjalan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi.

"Dan sesuai dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini, sehingga Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera bisa terwujud," ucap Yudi. 

Penyampaian dilanjutkan dari fraksi Golkar, yang dibacakan oleh Triyono. 

Dikatakan ada beberapa hal penting yang harus dibenahi antar lembaga terkait, sehingga target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai. 

"Kami cermati bahwa pendapatan terbesar masih bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan kondisi pendapatan transfer pusat ke daerah saat ini mengalami tren penurunan pada tahun 2026 sekitar 24,7 persen," jelas Triyono. 

Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah, untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Ini dilakukan untuk mengimbangi turunnya transfer ke daerah.

Fraksi Gerindra, diwakili oleh Suyatmi juga memaparkan pendapat fraksi. 

Dikatakan jika ketergantungan pada dana transfer pusat, bukanlah kondisi yang sehat untuk keberlanjutan fiskal daerah. 

"Oleh karena itu Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi, dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah," ujar Suyatmi. 

"Mulai dari optimalisasi pajak berbasis digital, peningkatan kualitas layanan retribusi sehingga pemanfaatan aset daerah lebih produktif," imbuhnya. 

Baca juga: Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko Harapkan Kondusifitas Agar Pembangunan Lancar dan Terus Berlanjut

Fraksi PKS, diwakili Agus Tri Wibowo memaparkan APBD merupakan implementasi RPJMD yang telah memuat 10 program prioritas. 

Program prioritas ini adalah rumusan baku penerjemahan visi-misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.

"Kami melihat dalam RAPBD 2026 masih minim implementasi dari 10 program prioritas, hal ini akan berakibat kurang efektifnya perjalanan program pembangunan di Kabupaten Klaten. Dikarenakan tahun 2026 adalah tahun pertama dalam masa kepimpinan Bupati dan wakil Bupati yang baru," kata Agus. 

Sektor pariwisata diyakini sebagai sumber pendapatan yang signifikan, Agus mengatakan pentingnya membentuk komite yang berkompeten untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Klaten.

Selain itu, sektor pertanian juga ia singgung. Dimana kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Klaten terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Klaten cenderung kian mengalami penurunan. 

Fraksi PKB, penyampaian pandangan diwakili langsung Ketua Fraksi Muh. Anwar. 

"Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan kelemahan pendirian fisik daerah. Tekanan itu berisiko menurunkan fleksibilitas pemerintah daerah, dalam mengatur prioritas pembangunan," ujar Anwar. 

Fraksi PKB mendorong, pemerintah daerah lebih serius menggalang potensi sektor. Baik sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan pengelolaan BUMD.

Pembacaan pandangan, dilanjutkan dari fraksi Amanat Pembangunan oleh Indah Rohmawati. 

Dikatakannya, bila pemerintah daerah diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. 

"Tetapi juga menggali sumber-sumber pendapatan alternatif, secara kreatif dan inovatif," papar Indah. 

Indah menekankan, perlunya peningkatan kualitas pendidikan. 

"Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana-prasarana pendidikan," tambahnya. 

Penyampaian pandangan fraksi terakhir dilakukan dari fraksi Demokrat Nasional oleh Handung Dwi Payana. 

Fraksi Demokrat Nasional mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja BPKAD, melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. 

"Digitalisasi sistem pajak dan dan retribusi daerah, guna memperkuat transparansi serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan," ucap Handung. 

Ia juga menekankan perluasan basis PAD melalui pengelolaan aset daerah yang produktif dan inovatif serta kerja sama dengan pihak swasta dan BUMDes. 

(*/adv)