Bupati Hamenang Usulkan Pengembangan Wisata Klaten dengan Komisi 7 DPR

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah Kabupaten Klaten terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersama Komisi VII DPR RI, Pemkab Klaten mengusulkan sejumlah langkah strategis terkait pengembangan wisata dan pemanfaatan lahan di wilayah Klaten.

Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Klaten menyoroti berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran hingga minimnya hotel akibat terbatasnya pengembangan lahan.

Karena itu, pengembangan desa wisata dinilai menjadi solusi yang paling memungkinkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung.

Baca juga: Alhamdulillah, Bupati Hamenang Serahkan Bantuan RTLH 2026 untuk 250 Rumah Tidak Layak Huni di Klaten

“Alhamdulillah masukan kami diterima dan akan dilaksanakan pendampingan dengan legislator kita di Senayan,” demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Selain sektor wisata, Pemkab Klaten juga mendorong pengembangan brand lokal seperti Eboni Watch dan Kowal Wood Art agar semakin berkembang dan mampu menghadirkan produk khas daerah, termasuk special brand series bertema Candi Prambanan.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, juga menegaskan bahwa pengembangan lahan yang diperjuangkan pemerintah daerah tetap memperhatikan aturan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

Menurutnya, usulan pengembangan dilakukan pada kawasan di luar LP2B atau Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

Setiap wilayah, kata dia, sudah memiliki zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah.

“Aman lurrr... jadi yang kita usulkan yang di luar LP2B. Di setiap wilayah sudah ada zonasi-zonasi yang diatur dalam Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah,” ujar Hamenang.

Ia menegaskan, lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib dijaga bersama karena menjadi pondasi penting ketahanan pangan daerah di masa depan.

Baca juga: Bupati Hamenang Tawarkan Sister City dengan Amsterdam, Siap Terapkan Jumat Bersepeda untuk ASN

Namun, untuk kawasan yang memang sudah masuk zona permukiman maupun industri, Pemkab Klaten ingin agar pengembangan dapat dilakukan melalui alih fungsi lahan yang sesuai aturan.

“Kalau yang lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib hukumnya kita jaga bersama-sama karena ke depan pangan akan menjadi pondasi kokoh ketahanan wilayah,” lanjutnya.

Hamenang menilai, pengembangan kawasan permukiman dan industri perlu dipercepat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan daerah.

Menurutnya, sejumlah daerah berkembang, termasuk Klaten, masih menghadapi hambatan akibat adanya penetapan lahan tertentu yang dinilai membatasi pengembangan wilayah.

Ke depan, Pemkab Klaten berharap pembangunan daerah dilakukan secara kolaboratif tanpa ego sektoral, sehingga Klaten tidak lagi hanya dikenal sebagai kota kecil atau kota singgah, melainkan daerah dengan potensi wisata dan ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Baca juga: Mas Hamenang Temui Rombongan Bikkhu Tudhong di Vihara Bodhivarsa Klaten, Beri Replika Candi Plaosan

(*)