Setda Sukoharjo Kumpulkan OPD di Menara Wijaya, Selaraskan Program dengan Visi-Misi Bupati dan Wabup

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ru

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum perangkat daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sukoharjo 2027.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Setda) tersebut berlangsung di Menara Wijaya pada Rabu (18/2/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, para kepala bagian (Kabag) di lingkungan Setda Sukoharjo, sejumlah mitra kerja, serta Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto.

Sekda Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengatakan forum perangkat daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing OPD agar sejalan dengan arah pembangunan daerah serta mengoptimalkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

“Program kegiatan yang dijalankan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo. Termasuk menyinkronkan dengan kebijakan fiskal daerah,” kata Haris, saat dihubungi TribunSolo.com, Kamis (19/2/2026).

Baca juga: Bupati Etik Tutup Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jateng: Ajang Silaturahmi Lewat Olahraga

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang dilaksanakan Setda.

Di antaranya program umrah gratis untuk takmir masjid, Sukoharjo Mengaji, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, serta peningkatan bantuan sarana dan prasarana keagamaan.

Menurutnya, program-program unggulan tersebut menjadi skala prioritas yang dijalankan setiap tahun agar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Dengan bergulirnya program unggulan diharapkan memenuhi azas kebermanfaatan terhadap masyarakat. Hasilnya, benar-benar dirasakan dan diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Haris menambahkan, pemerintah daerah saat ini juga dihadapkan pada kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Terpisah, Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, mengatakan kebijakan prioritas daerah harus tetap diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah.

Baca juga: Pesan Bupati Etik di Harlah NU Sukoharjo: Perkuat Pendidikan Anak dan Peran Perempuan

Ia mendorong jajaran eksekutif untuk menggali potensi pendapatan dari sektor pajak daerah guna menutup dampak pengurangan TKD dari pemerintah pusat.

Selain itu ia menyebut kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas meskipun terjadi rasionalisasi anggaran.

“Potensi sektor pajak daerah bisa dioptimalkan. Sebagai contoh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)," ujarnya.

"Saat pembelian tanah, mengapa PBB dan BPHTB tidak digabung. Sertifikat tanah tercatat pemilik baru namun pajaknya masih tercatat pemilik lama. Ini bisa dioptimalkan sebagai sumber pendapatan pajak daerah,” lanjut Nurjayanto.

(*)