Pekan Depan Sukoharjo Terapkan WFH, Sekda Sebut Sebagai Penghematan Energi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengungkapkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) memiliki tujuan utama yakni mendorong efisiensi anggaran, khususnya melalui penghematan energi.

Menurutnya, substansi dari kebijakan WFH tidak hanya sebatas perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari upaya nasional dalam menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Pemkab Sukoharjo Siap Bahas WFH Bersama DPRD Lewat Rapat Paripurna

Baca juga: Program Terangi Jalanku Berlanjut, Dishub Sukoharjo Targetkan 300 LPJU di 2026

Dengan sebagian aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah, penggunaan BBM untuk mobilitas menuju kantor diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

“Memang substansi dari WFH ini adalah penghematan energi. Secara nasional diharapkan, dengan sebagian bekerja dari rumah, konsumsi BBM untuk berangkat ke kantor bisa berkurang,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Selain itu, lanjut Abdul Haris, dampak efisiensi juga diharapkan terjadi di lingkungan perkantoran.

Berkurangnya jumlah pegawai yang hadir secara fisik akan berpengaruh pada penggunaan listrik dan fasilitas kantor lainnya.

Ia mengaku telah mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memastikan adanya langkah konkret dalam mewujudkan penghematan tersebut selama pelaksanaan WFH.

“Di kantor pemerintahan juga diharapkan ada penghematan energi, baik BBM maupun listrik. Sudah kami imbau, ketika WFH harus ada realisasi konkret dampak positifnya,” jelasnya.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penggunaan pendingin ruangan (AC), membatasi operasional lift, serta mematikan lampu dan perangkat komputer yang tidak digunakan.

“Misalnya AC dimatikan, penggunaan lift dikurangi, lampu dan komputer yang tidak dipakai juga dimatikan,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah berharap kebijakan WFH benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efisiensi energi.

Dengan demikian, tujuan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai secara optimal tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik. (*)