Pemkab Sukoharjo Sambut Komisi II DPR RI, Pastikan Swasembada Pangan di Sukoharjo Berjalan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI pada Jumat (22/5/2026) lalu.

Kunjungan tersebut guna memastikan pengawasan lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berjalan optimal demi mendukung program swasembada pangan nasional.

Selain itu, kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. 

Baca juga: Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Pemkab Sukoharjo Gelar Upacara dan Ziarah Makam Pahlawan

Rombongan disambut jajaran Pemkab Sukoharjo dan Kantor Pertanahan Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya. 

Turut hadir Sekretaris Daerah Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, serta Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo, Joko Pitoyo Cahyono.

Sekda Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengatakan pengawasan LSD dan LP2B di Kabupaten Sukoharjo melibatkan berbagai mitra strategis. 

Pemkab Sukoharjo, lanjut dia, memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian demi menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif.

Menurutnya, Sukoharjo selama ini menjadi salah satu daerah penyangga produksi padi di Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

Bahkan, capaian produksi padi di Sukoharjo disebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah.

Baca juga: Momen Peringatan HUT ke-27 IGTKI PGRI se-Soloraya di Graha PGRI Sukoharjo, Dihadiri Bupati Etik

“Luas lahan baku sawah di Sukoharjo sudah memenuhi syarat 87 persen LP2B yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini akan ditetapkan dalam rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan pengawasan terhadap LSD dan LP2B memiliki kaitan erat dengan program swasembada dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ingin memastikan program swasembada dan ketahanan pangan berjalan di daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, swasembada pangan bisa terealisasi dalam waktu singkat,” kata Bahtra.

Ia menjelaskan, program swasembada pangan tidak hanya berfokus pada produksi beras, tetapi juga tanaman pangan penghasil karbohidrat lain seperti jagung. 

Menurutnya, ketersediaan beras dan jagung menjadi faktor penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat nasional.

Selain itu, Komisi II DPR juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan tidak produktif agar bisa dioptimalkan menjadi lahan pertanian produktif.

“Kami juga berharap pemerintah daerah bisa mengoptimalkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan produktif, ditanami jagung dan tanaman pangan lainnya,” ujarnya. (*)