Bukti Pemkab Sukoharjo Konsisten Kelola Keuangan Secara Transparan-Akuntabel, 11 Kali Raih Opini WTP

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Menjelang peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah.

Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2016, Pemkab Sukoharjo berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghargaan opini WTP tersebut diserahkan dalam acara di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026) petang.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang hadir didampingi Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto.

Capaian tersebut menjadi kado istimewa bagi masyarakat Sukoharjo menjelang perayaan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-80.

Baca juga: Kado Manis Jelang HUT ke-80 Sukoharjo, Pemkab Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut!

Raihan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dinilai menjadi bukti nyata konsistensi Pemkab Sukoharjo dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain Kabupaten Sukoharjo, BPK Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan serupa kepada sejumlah pemerintah daerah lain di wilayah Soloraya.

Namun, keberhasilan mempertahankan opini WTP lebih dari satu dekade memperlihatkan kuatnya komitmen seluruh jajaran Pemkab Sukoharjo dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Alhamdulillah, Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan predikat opini WTP 11 kali berturut-turut. Ini merupakan bukti nyata komitmen seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Etik.

Ia menjelaskan, opini WTP merupakan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah guna memberikan penilaian atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Baca juga: Hari Pertama SPMB SMP 2026 di Sukoharjo, Bupati Etik Tegaskan Tak Ada Titip-titipan

Karena itu, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski berhasil mempertahankan prestasi tersebut, Etik meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan maupun aset daerah agar capaian serupa dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Penghargaan opini WTP ini harus menjadi pelecut semangat dan motivasi bagi seluruh OPD untuk terus bekerja keras memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik. Laporan keuangan harus disusun secara detail, jelas, dan sesuai aturan agar Sukoharjo kembali mampu mempertahankan opini WTP pada 2027,” tegasnya.

(*)