Evaluasi DPRD Klaten, Ketua Edy Sasongko: Perda Harus Disesuaikan Muatan Lokal & Tanpa Pertentangan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Dalam perayaan HUT ke-75 DPRD Klaten, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko meminta agar peraturan daerah (Perda) disesuaikan dengan muatan lokal di Kabupaten Klaten. 

"Evaluasi setahun ini, Alhamdulillah teman-teman kita buktikan bahwa Kabupaten Klaten khususnya DPRD ini masih bersemangat untuk fungsinya legislatif, penganggaran dan pengawasan," ujar Edy pada Selasa (28/10/2025).

"Namun, yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan kapasitas terutama dalam bidang legislasi. Karena ini penting sekali peraturan daerah ini, kita harus selalu mendengar masyarakat terkait dengan regulasi ini," imbuhnya.

Baca juga: Di Momen HUT ke-75 DPRD Klaten, Edy Sasongko Harap Fungsi Legislatif Lebih Mendengar Nurani Rakyat

Menurutnya, hal tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada di Klaten. 

"Harus sesuai dengan muatan-muatan lokal di Kabupaten Klaten. Jangan sampai terkait dengan regulasi ada pertentangan," tegasnya. 

Ia mencontohkan, kasus yang terjadi di Pati terkait Perda yang mengatur pajak daerah. 

"Kita juga sudah dievaluasi terkait Perda DPRD, yaitu terkait pajak daerah dan retribusi daerah," paparnya. 

Dalam evaluasi, dikatakan bila pajak tidak dipungut dengan tidak memberatkan masyarakat. 

Targetkan 16 Perda Selesai

Edy mengatakan, dalam satu tahun ini ditargetkan 16 Perda selesai dibahas. 

"Targetnya 16 (Perda) dan yang sudah diserahkan sudah ada 14, yang dua mungkin awal Desember sudah nanti diserahkan lagi," ucapnya. 

Dikatakan Edy beberapa Perda belum selesai, karena peraturan pemerintah (PP) yang belum keluar.

Hal tersebut juga menjadi hambatan dalam penyelesaian pembahasan Perda. 

Baca juga: Peringati Hari Sumpah Pemuda, DPRD Klaten Harap Para Pemuda Jadi Ujung Tombak Pembangunan!

(*)