Pegawai THL Karanganyar Tolak Kebijakan Pemberhentian Non-ASN : Kami Keberatan, Tolong Pertimbangkan

Ringkasan Berita:

• Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemkab Karanganyar meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pemberhentian pegawai non-ASN pada akhir 2025 karena dianggap terlalu memberatkan.
• Salah satu THL mengaku hanya menerima gaji Rp1,2 juta per bulan dan khawatir kehilangan satu-satunya sumber penghidupan.
• Berdasarkan data BKPSDM, ada 1.062 THL di Karanganyar yang terancam terdampak kebijakan tersebut.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto 

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan pemberhentian pegawai non-ASN yang akan diberlakukan pada akhir 2025.

Mereka menilai keputusan tersebut terlalu memberatkan karena pekerjaan sebagai THL menjadi satu-satunya sumber penghidupan.

“Harusnya (kebijakan pemberhentian pegawai non ASN) dipertimbangkan, kami keberatan,” kata salah satu pegawai THL yang enggan disebutkan namanya, kepada TribunSolo, Jumat (31/10/2025).

Pegawai yang sudah bekerja selama 2 tahun 3 bulan itu mengaku hanya menerima upah Rp1,2 juta per bulan.

Meski penghasilan tersebut jauh di bawah UMR, pekerjaan itu tetap menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Iya, ini tumpuan hidup kami. Kalau benar diberhentikan, banyak yang terdampak,” ujarnya.

Baca juga: Ironi Pegawai THL di Lingkungan Pemkab Karanganyar : Gaji di Bawah UMR, Beban Kerja Setara ASN

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Karanganyar, saat ini terdapat sekitar 1.062 pegawai THL yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan daerah.

Mereka kini diliputi kecemasan setelah terbit Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.10.6/3.648.23, yang menegaskan bahwa tenaga non-ASN yang tidak memenuhi kriteria PPPK paruh waktu hanya dapat dipekerjakan hingga 31 Desember 2025.

Pegawai tersebut berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan hidup para pekerja.

“Saya berharap ada pertimbangan ulang atau solusi yang lebih manusiawi terkait isu ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, banyak THL yang bergantung penuh pada pekerjaan tersebut.

“Pekerjaan ini merupakan tumpuan hidupnya kami, dan bila kebijakan ini benar diterapkan dan kena imbas, saya akan mencari pekerjaan lain,” pungkasnya.

Gaji di Bawah UMR

Salah satu pegawai THL mengaku sudah bekerja di Pemkab Karanganyar sejak 1 Agustus 2023.

Selama dua tahun terakhir, ia hanya menerima upah Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah UMR Kabupaten Karanganyar tahun 2025 yang sebesar Rp2.437.110.