Kades Tegalgiri Boyolali Curhat Dana Desa Dipangkas Setengah Miliar, Proyek Infrastruktur Terancam

Ringkasan Berita:

• Dana desa di Boyolali turun drastis pada 2026, saat sisa masa jabatan kepala desa tinggal sekitar 1,5 tahun.
• Penurunan anggaran membuat banyak program RPJMDes dan hasil Musrenbangdes terancam tak terealisasi.
• Dampak dirasakan pada pembangunan infrastruktur dan penyaluran BLT DD yang jumlah penerimanya berkurang.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Tahun 2026 menjadi masa yang berat bagi ratusan kepala desa di Kabupaten Boyolali.

Di saat sisa masa jabatan tinggal sekitar 1,5 tahun, dana desa yang diterima justru mengalami penurunan tajam, membuat banyak program pembangunan terancam mandek.

Kondisi ini dirasakan langsung Kepala Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Boyolali yaitu Ngateman.

Baca juga: Dana Desa Wunut Klaten Menurun Drastis, Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Desa Terhambat

Ngateman menyebut musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang digelar pada Desember 2025 lalu berpotensi sia-sia karena keterbatasan anggaran.

Banyak usulan warga yang sebelumnya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) terancam tidak bisa direalisasikan lantaran dana desa yang diterima jauh dari kebutuhan.

"Padahal, masa jabatan tinggal kurang lebih 1,5 tahun. Jadi visi-misi kepala desa akhirnya tidak terlaksana," ujar Ngateman, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya Desa Tegalgiri menerima dana desa sekitar Rp 900 juta.

Namun pada 2026, jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp 350 juta.

Padahal, masih terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang direncanakan, seperti pembangunan talud, jalan usaha tani, serta penyediaan air bersih.

Baca juga: Dana Desa di Boyolali Turun Drastis, dari Rp1 M Kini Mulai Rp250 Juta

Di sisi lain, penggunaan dana desa yang tersisa juga telah memiliki aturan ketat, mulai dari dukungan untuk Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), hingga alokasi infrastruktur.

Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki ruang gerak yang leluasa dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Dampaknya tidak hanya di Nogosari saja. Tapi menyeluruh ke Desa-desa," tambah Ngateman yang juga menjabat Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Nogosari.

Penurunan dana desa juga berdampak pada jumlah penerima BLT DD.