Pemangkasan Dana Desa, BLT Berkurang Drastis, Hanya 5 Warga Desa Wunut Klaten yang Terima di 2026

Ringkasan Berita:

• Dana desa Desa Wunut dipangkas dari Rp1 miliar (2025) menjadi Rp287 juta (2026), berdampak pada program BLT-DD dan pengembangan wisata
• BLT-DD kini hanya diterima 5 warga, diprioritaskan untuk miskin ekstrem, anak/orang tanpa pendamping, dan penyandang disabilitas
• Program sosial lain tetap berjalan melalui dana BUMDes, seperti BPJS, THR, dan bantuan kesehatan, senilai Rp2 miliar

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN – Pemangkasan alokasi dana desa tahun 2026 berdampak langsung pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Dari sebelumnya 35 penerima di 2025, tahun ini hanya lima warga yang mendapat bantuan.

Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistiya Setiawan, mengatakan pengurangan ini memaksa desa menyeleksi penerima BLT-DD secara ketat.

“Yang berkurang itu adalah bantuan langsung tunai desa, yang dulu tahun 2025 kita masih menganggarkan untuk 35 orang. Tahun 2026 ini kita hanya menganggarkan 5 orang saja,” ujarnya saat ditemui TribunSolo.com di Kantor Desa Wunut, Jumat (9/1/2026).

Pemilihan penerima baru dilakukan berdasarkan kriteria khusus, seperti warga miskin ekstrem, anak atau orang tanpa pendamping, serta penyandang disabilitas.

“Kami harus memastikan bantuan tepat sasaran bagi yang paling membutuhkan,” tambah Iwan.

Baca juga: Dana Desa Wunut Klaten Menurun Drastis, Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Desa Terhambat

Imbas ke Program Desa

Pengurangan dana desa yang drastis, dari Rp1 miliar pada 2025 menjadi Rp287 juta di 2026, juga berdampak pada perencanaan program lain, seperti pengembangan wisata Umbul Gedhe dan program ketahanan pangan.

Banyak program yang sebelumnya direncanakan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terpaksa dialihkan atau ditunda.

Meski begitu, beberapa bantuan sosial tetap berjalan melalui dana yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Kamulyan, antara lain pembayaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, THR, serta bantuan untuk warga sakit atau meninggal.

Dana BUMDes yang disiapkan untuk program-program ini mencapai Rp2 miliar.

Iwan berharap, meski jumlah penerima BLT-DD menurun, desa tetap dapat menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi warga paling rentan.

“Kalau mandiri, kita tidak tergantung lagi dengan dana desa. Tapi tentu saja, bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, BLT tetap menjadi penyelamat,” katanya.

(*)